Ahok: Kalau Saya Mau Minum Alkohol, Apa Begitu Bodoh Saya "Upload"?

Netmedia88.blogspot.com-  Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkomentar mengenai fotonya bersama Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian yang menjadi viral. Dalam foto tersebut, Basuki dituduh minum minuman keras bersama dengan Tito.

"Itu betul-betul fitnah. Kamu tahu enggak sih botol air minum yang Equil, warna hijau toh. Makanya saya pikir, apakah gendeng, Pak Tito enggak minum minuman keras, tapi nyediain minuman itu?" ujar Basuki atau Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Rabu (30/11/2016).

Ahok mengaku bukan orang yang suka mengonsumsi alkohol. Bahkan, Ahok juga tidak merokok sehingga tidak mungkin dia dan Tito minum minuman keras bersama-sama. Ahok mengaku lebih suka minuman bersoda daripada minuman beralkohol.

"Kalau kita bicara jujur, kalau saya mau minum (alkohol), apa begitu bodoh saya upload?" ujar Ahok.

Kehebohan botol Equil yang disangka botol minuman keras bermula dari foto dokumentasi rapat menjelang final Piala Presiden di Balai Kota DKI Jakarta pada pertengahan Oktober 2015.

Rapat itu memang sudah setahun lalu, tetapi fotonya diangkat kembali oleh seorang netizen sehingga jadi ramai.

Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Kapolda Metro Jaya (sekarang Kapolri) Inspektur Jenderal Tito Karnavian, dan Ketua Steering Committee Turnamen Piala Presiden 2015 Maruarar Sirait.

Bendera China Sempat Berkibar di Maluku Utara, Ini Komentar Pemprov

Netmedia88.blogspot.com- Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan, pengibaran bendera Republik Rakyat China (RRC) dengan bendera Merah Putih saat peletakan batu pertama pembangunan smelter PT Wanatiara Persada terjadi semata-mata karena kesalahan komunikasi.

Kabag Pemberitaan, Biro Humas dan Protokoler Pemprov Malut, Rahwan Suamba ketika dihubungi, Minggu (27/11/2016), menyatakan, saat itu ada tiga bendara RI, RRC dan bendera perusahaan dikibarkan di lokasi Pelabuhan Jeti Saguh, saat perusahaan akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan smelter tersebut.

"Kala itu, para wartawan yang datang bersama rombongan untuk melakukan peliputan pembangunan smelter di Pulau Obi melihat bendera RRC yang berada di samping bendera Merah Putih, sehingga terjadi miskomunikasi," katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, bendera RRC itu pun diturunkan sebelum kegiatan peletakan batu pertama dilaksanakan.

Menurut Rahwan, pengibaran dua bendera itu karena ada kerja sama Provinsi Malut dengan Provinsi Guangzhou, ketika pada kegiatan tersebut diwakili Sekda Guangzhou Wu Zhi Bin bersama Atase Perdagangan RRC.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 41 tahun 1958 tentang penggunaan bendera kebangsaan asing dalam pasal 1 ayat 3 menyebutkan, bendera kebangsaan asing dapat pula digunakan pada kesempatan-kesempatan lain dengan izin kepala daerah, jika pada kesempatan itu bendera kebangsaan asing layak digunakan seperti pada pertemuan internasional.

"Bahkan, penggunaan bendera kebangsaan asing yang dilakukan itu di tempat-tempat dimana diadakan pertemuan pada kesempatan tersebut," katanya.

Pada Jumat, 25 November 2016, Sertu Mar Agung Priyantoro, anggota Sintel Lanal Ternate mendapat perintah dari Pasintel Lanal Ternate, Mayor Laut Harwoko Aji untuk menurunkan bendera RRC yang berukuran lebih besar dari bendera merah putih.

Pihak PT Wanatiara Persada sendiri menyatakan siap bertanggung jawab dan meminta maaf atas kejadian pengibaran bendera RRC tersebut.

Agus: Saya Bukan Tipe yang Begitu Saja Menghentikan Proyek

Netmedia88.blogspot.com- Calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan ada rumor jika dirinya terpilih, proyek-proyek infrastruktur akan dihentikan.

Ia juga mendengar rumor jika terpilih, investasi dan bisnis yang sudah mendapatkan izin akan dibatalkan oleh dirinya.

Secara tegas, Agus membantah rumor tersebut.

"Perlu saya sampaikan, rumor itu 100 persen tidak benar. Itu sengaja diisukan untuk menghadirkan kecemasan. Ini tidak baik bagi iklim investasi di Jakarta," kata Agus, dalam pidato politiknya pada kampanye terbatas dengan pelaku ekonomi dan sejumlah kalangan serta tokoh, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (27/11/2016).

Sebab, Agus menyatakan, jika tepilih jadi gubernur, ia bukan tipe yang akan begitu saja membatalkan atau menghentikan proyek-proyek yang sedang berjalan.

"Saya bukan tipe pemimpin yang akan begitu saja membatalkan dan menghentikan proyek-proyek yang sedang berjalan. Sifat dan kebijakan model begitu berbahaya karena tak ada kepastian hukum dan usaha," ujar Agus.

Malahan, Agus menyatakan, jika terpilih, ia punya tiga rencana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta dalam lima tahun mendatang. Cara pertama, melalui investasi dan mengembangkan sektor riil.

"Kami akan bangun iklim usaha dan peluang investasi yang lebih baik agar lebih banyak lagi bidang usaha dan proyek yang tersedia," ujar Agus.

Agus menjanjikan akan membuka peluang bagi semua usaha baik mikro, kecil, menengah, dan besar, baik dari pemerintah atau swasta.

Cara kedua untuk meningkatkan ekonomi, lanjut Agus, yakni meningkatkan belanja pemerintah, termasuk penyerapannya.

"Kita ketahui bahwa penyerapan APBD Jakarta untuk tahun 2015 kurang dari 75 persen. Angka ini terlalu rendah. Ke depan, penyerapan anggaran harus kita tingkatkan," ujar Agus.

Cara ketiga, Agus akan menjaga dan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Misalnya lewat tiga program andalannya.

Pertama, memberikan dana bergulir sebesar Rp 50 juta untuk satu unit usaha.

Kedua, memberikan bantuan langsung sementara (BLS) sebesar Rp 5 juta pertahun kepada satu keluarga miskin atau kurang mampu.

Ketiga, melakukan pemberdayaan komunitas RT-RW dengan anggaran Rp 1 miliar per-RW pertahun.

"Sekali lagi ini juga bukan program bagi-bagi uang. Dan ini sifatnya sementara," ujar Agus.

Dengan program itu, dirinya berharap daya beli masyarakat terjaga. Daya beli yang semakin kuat, lanjut Agus, akan meningkatkan permintaan barang dan jasa, yang artinya sektor riil akan semakin bergairah.

Dirinya menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi meningkat dari 6,0 persen tahun 2016 menjadi 7,1 persen di tahun 2022, atau naik 1,1 persen dalam lima tahun.

Pada saat yang sama, kesenjangan akan ditekan sehingga menurun dari 0,41 pada tahun 2016 menjadi 0,35 pada tahun 2022.

"Dengan target ini saya mengajak seluruh dunia usaha untuk berinvestasi di Jakarta," ujar Agus.
(AS)

Sepuluh Orang Tewas Usai Minum Miras Oplosan di Cakung

netmedia88.blogspot.com-Sepuluh orang tewas usai menenggak minuman keras di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (26/11/2016). Tepatnya di depan Halte Pengarengan, antara Jalan Rajiman dan Kampung Kebon serta di Jalan Kampung Lio, RT 11/03, Cakung, Jakarta Timur.

"Korban tewas akibat meminum minuman keras oplosan terjadi di dua tempat berbeda," kata Kapolsek Cakung, Kompol Sukatma saat dikonfirmasi Warta Kota, Sabtu.

Awalnya, para korban meminum minuman keras pada Kamis (24/11/2016) malam. Kemudian satu per satu dari mereka dirujuk ke rumah sakit hingga akhirnya tewas keesokan harinya.

"Miras yang mereka minum diketahui dibeli di warung Udin dan Neneng alias Mami," ungkap dia.

Adapun penjual minuman keras berinisial MN (50) sudah diamankan di Polsek Cakung.

Berdasarkan data yang dihimpun, hingga Sabtu sore, korban tewas berumur antara 23 hingga 50 tahun, yakni berinisial RZ, AK, SY, WS, UJ, AH, SB, JT, EL dan MS. Sementara ada empat orang lainnya yang masih menjalani perawatan.

Sukatma menuturkan, Polsek Cakung akan meningkatkan supervisi dengan melalukan patroli mengenai peredaran minuman keras setelah kejadian tersebut.

"Kami akan terus lakukan operasi, penjual miras ini kan seperti kucing-kucingan sama kami, tapi kalau memang jelas melanggar ya pasti kita akan tindak," pungkas Sukatma.

"Pak SBY Sudah 'Mancing-mancing', tetapi Belum Juga Dipanggil ke Istana"

Netmedia88.blogspot.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai, Presiden Joko Widodo sebaiknya melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Riza, pertemuan keduanya akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa tidak ada masalah dan sebagai bentuk konsolidasi politik pemerintah.

“Saya pribadi ingin dan bangsa ingin Pak Jokowi bertemu Pak SBY. Boleh jadi, masing-masing merasa tidak pas. Tapi, perlihatkanlah kerukunan kepada rakyat,” kata Riza dalam diskusi “Peta Politik Pasca-4/11: Mempertanyakan Loyalitas Partai-Partai Pendukung Jokowi”, di Jakarta, Jumat (25/11/2016).

Ia mengatakan tak masalah siapa yang menginisiasi pertemuan itu.

Riza mengatakan, ia menyadari posisi SBY terhadap Jokowi. Sebagai mantan presiden selama dua periode, SBY dinilainya akan merasa lebih senior daripada Jokowi.

Sementara itu, dari jabatan kepartaian, SBY merupakan pucuk pimpinan, sedangkan Jokowi hanya "petugas partai".

“Saya kira yang mulai dia yang lebih mulia,” ujar Riza.

“Tapi sebenarnya, kalau kita pahami, Pak SBY sudah mancing-mancing. Terus, naik ke wapres kan begitu, tapi belum juga dipanggil (ke Istana),” lanjut dia.

Seperti diketahui, pasca-aksi unjuk rasa damai yang dilakukan sejumlah ormas keagamaan pada 4 November lalu, Presiden Jokowi telah mengundang sejumlah ketua umum parpol ke Istana Negara.

Mereka adalah Megawati Soekarnoputri (PDI-P), Surya Paloh (Nasdem), M Rommahurmuziy (PPP), dan Setya Novanto (Golkar).
(AS/26/11/2016)

Pengamat Sebut Tiap Kasus Penistaan Agama Tak Bisa Disamaratakan

Netmedia88.blogspot.com -Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan mengatakan, penanganan kasus dugaan penistaan agama tidak bisa disamaratakan.

Ia mengambil contoh kasus yang menjerat Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ia lantas membandingkannya dengan kasus Lia Eden dan Ahmad Musadeq yang merupakan terpidana kasus penistaan agama.

"Karena punya karakteristik sendiri. Ahok yang dipermasalahkan pernyataannya, bukan perbuatan seperti Musadeq dan Lia," ujar Asep dalam diskusi di Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Asep mengatakan, dalam kasus Musadeq dan Lia, masyarakat bisa melihat secara kasat mata dan menilai bahwa perbuatannya telah menistakan agama.

Sementara itu, dalam kasus Ahok, titik beratnya pada pendapat ahli mengenai ucapannya.

Dalam gelar perkara diketahui bahwa ahli tidak satu suara menganggap ucapan Ahok termasuk penistaan agama atau tidak.

(Baca: Penetapan Ahok sebagai Tersangka Diwarnai Perbedaan Pendapat Ahli)

Oleh karena itu, ia meminta publik bersabar menunggu proses ini bergulir ke pengadilan.

"Hakim harus berpatokan pada alat bukti, termasuk saksi dan ahli bahwa pernyataan Ahok penodaan agama atau bukan," kata Asep.

Publik mendesak agar Ahok segera ditahan. Namun, Asep menilai penahanan seseorang merupakan kewenangan penyidik. Terlebih lagi ada alasan subyektif dan obyektif dalam melakukan penahanan.

"Apakah selalu ditahan? Belum tentu. Penyidik sudah jelaskan, jangan paksakan kehendak," kata dia.

Aturan mengenai penahanan tertera dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Iwan mengatakan, ketiga hal tersebut merupakan alasan subyektif. Sementara itu, ada hal obyektif lainnya yang harus dipenuhi.

(Baca: Tiga Alasan Ini Jadi Pertimbangan Penyidik Lakukan Penahanan)

Sebagaimana tertera dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih.

Dengan kata lain, kata Iwan ada pertimbangan bagi penyidik untuk tidak melakukan penahanan jika tak memenuhi unsur-unsur di atas.
(AS)

Presiden Jokowi: Semua Orang Kaget Donald Trump Terpilih, Saya Biasa Saja

Netmedia88.blogspot.com - Sebagian besar masyarakat di dunia terkejut dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Apalagi, sedikit sekali pengamat politik maupun lembaga survei yang memperkirakan kemenangan Trump.

Namun, Presiden Joko Widodo mengaku tidak terlalu terkejut dengan terpilihnya Trump sebagai orang nomor satu di negara adidaya tersebut.

"Kita lihat pada saat pemilihan presiden di Amerika, Donald Trump dipastikan menang. Semua orang kaget kalau saya biasa saja," ujar Jokowi saat menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia 2016 di Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Menurut Jokowi, kekagetan yang timbul akibat kemenangan Trump menyebabkan ketidakpastian di berbagai sektor. Namun, lagi-lagi Jokowi menyatakan bahwa ketidakpastian itu tidak dirasakan oleh Indonesia.

"Kekagetan itu kata orang menyebabkan ketidakpastian, kalau saya tidak, banyak orang mengatakan Donald Trump menjadi proteksionis, bunga bank The Fed akan dilonjakkan sangat tinggi, saya kira Donald Trump tidak seperti yang kita bayangkan," tutur Jokowi.

Jokowi meyakini, terpilihnya Trump sebagai Presiden AS yang memilikibackground pebisnis justru akan memperbaiki kondisi perekonomian AS dan berdampak juga pada perbaikan ekonomi Indonesia.

"Dia (Donald Trump) mempunyai penciuman bisnis dan ekonomi yang sangat tajam. Saya masih meyakini yang akan dilakukan adalah hal-hal yang baik, baik untuk AS maupun dunia, tidak mungkin melakukan sesuatu yang merugikan negara, tidak akan mungkin," ucapnya.

Masyarakat pun diminta untuk tidak terlalu mengkhawatirkan terpilihnya Trump sebagai Presiden AS. Karena kebijakan-kebijakan yang disusun kabinet Trump pun sampai saat ini belum terlihat secara jelas.

"Kita ingin mengajak agar dunia usaha tidak khawatir pada isu-isu yang sebetulnya belum terjadi," pungkas Jokowi.

(VL)

Kapolri Pertanyakan Motif Pihak yang Ngotot Minta Ahok Ditahan

Netmedia88.blogspot.com -Tidak sampai dua pekan setelah unjuk rasa 4 November, Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka penistaan agama.

Putusan Polri itu menindaklanjuti tuntutan massa pendemo unjuk rasa 4 November yang ingin Ahok diproses hukum.

Namun, meski mantan Bupati Timur itu sudah berstatus tersangka, massa masih saja merongrong polisi untuk segera menahan Ahok.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian lantas mempertanyakan motif orang-orang yang mendesak penahanan itu.

Padahal, tuntutan utama saat berdemo 4 November yakni melanjutkan proses hukum yang tengah bergulir.

(Baca: Kapolri: Saya Yakin Kalau Bukan Momen Pilkada, Masalahnya Tak Sebesar Ini)

"Kalau ada tekanan untuk penahanan, justru kita pertanyakan ada apa dibalik itu. Pasti tidak lepas dari faktor politik," ujar Tito dalam program ROSI di Kompas TV, Senin (21/11/2016) malam.

Tito menegaskan bahwa tak perlu ada lagi desakan ke polisi soal Ahok. Mengenai penahanan, penyidik menganggap belum ada urgensi melakukannya terhadap Ahok.

Menurut dia, penahanan dilakukan dengan syarat obyektif dan subyektif. Syarat tersebut antara lain ada upaya melarikan diri, menghilangkan bukti, dan mengulangi perbuatan yang sama.

"Alat buktinya (untuk penahanan) harus telak dan mutlak," kata Tito.

(Baca: Kapolri Minta Kasus Ahok Tidak Ditarik ke SARA)

Lagipula, kata Tito, dalam undang-undang disebutkan bahwa sifat penahanan tidak wajib dilakukan selama tidak memenuhi syarat tersebut.

Tito meyakini tensi terhadap kasus ini meningkat lantaran disusupi oleh kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan politis

"Kepada kelompok yang lunya agenda politik, saya ingatkan jangan provokasi masarakat untuk ke kepentingaan saudara sendiri," kata Tito.

"Kasihan masyarakat. Kalau saudara anggap cinta negara, buktikan kecintaan itu," lanjut dia.

(Baca: Kapolri: Kalau Ada yang Ajak Demo Lagi, Berarti Agendanya Bukan soal Ahok)

Masyarakat pun diminta jangan mudah digiring provokasi. Tito meminta agar masyarakat tetap berpikir dingin dan kembali pada koridor hukum. Menuntut proses hukum dan tidak berbelok ke urusan politis.
(AS)

Reaksi Para Cagub soal Elektabilitas Ahok yang Turun Menurut Servei

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyatakan, elektabilitas pasangan cagub dan cawagub DKI Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat merosot setelah Basuki atau Ahok ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

Sebaliknya, elektabilitas dua pasangan lainnya, yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, serta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylaviana Murni naik. Survei LSI menyebutkan, elektabilitas Anies-Sandiaga naik dan menempati posisi paling tinggi yaitu 31.90 persen.

Saat menanggapi hasil survei itu, Anies menilai elektabilitas itu juga merupakan hasil kerja keras para pendukungnya.

"Kami bersyukur bahwa angkanya meningkat signifikan. Kami apresiasi kepada teman-teman relawan pekerja, semua yang bekerja di dalam proses kampanye ini," kata Anies di Gelanggang Remaja Jakarta Timur, Sabtu (19/11/2016).

Anies meminta relawannya tetap konsisten bekerja sehingga elektabilitas bisa terus meningkat hingga 15 Februari 2017 nanti. Anies menargetkan, elektabilitasnya bisa naik empat sampai lima persen dari kondisi saat ini.

"Mari kita jaga staminanya, masih 88 hari, angkanya sudah tinggi. Kita jaga terus sehingga bisa sampai angka yang kami targetkan minimal mendapatkan 4-5 persen di atas angka yang sekarang muncul," ujar Anies.

Survei yang sama menunjukan, elektabilitas Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni adalah 30,90 persen. Agus mengucap syukur atas meningkatnya elektabilitas. Meski demikian, Agus tidak mau merasa cepat puas.

"Tetapi saya bersyukur, saya tak cepat merasa puas, saya bersyukur dan insya Allah terus bekerja yang terbaiklah untuk bisa meningkatkan (elektabilitas)," kata Agus.

Apa komentar Ahok? Ahok seolah tidak terlalu pusing dengan hasil survei itu. Ahok menilai justru bagus jika elektabilitasnya disebut rendah.

Ahok ditanya soal survei ketika mengikuti rapat di DPD PDI-P Tebet. Dia mengatakan, hasil survei itu membuat anggota PDI-P dan semua pendukungnya semakin semangat memenangkan Ahok-Djarot.

"Kalau hasilnya semakin menurun berarti teman-teman tambah semangat bekerja. Katanya mereka (LSI), saya bakal tersingkir di putaran pertama. Tentunya teman-teman PDI-P akan berjuang supaya kami menang satu putaran," kata Ahok tertawa.

Berdasarkan survei LSI Denny JA terbaru, elektabilitas Ahok-Djarot turun dari 24,6 persen menjadi 10,6 persen untuk pertanyaan terbuka, dan 11,50 persen untuk pertanyaan tertutup. Penurunan disebabkan penetapan Ahok sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

Elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, sebelum Ahok menjadi tersangka, berada di angka 20,90 persen. Namun, setelah Ahok menjadi tersangka, dukungan untuk Agus-Sylvi mengalami peningkatan 30,90 persen (pertanyaan terbuka) dan 32,30 persen (pertanyaan tertutup).

Ada pun posisi Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dari 20,00 persen saat Ahok belum menjadi tersangka, kini menjadi 31,90 persen (pertanyaan terbuka) dan 31,10 persen (pertanyaan tertutup).

Jumlah swing voters atau pemilih yang belum memutuskan mengalami penurunan. Sebelum Ahok tersangka mencapai 34,50 persen, setelah Ahok tersangka menjadi 26,60 persen (pertanyaan terbuka) dan 25,10 persen (pertanyaan tertutup).

Hasil survei tersebut dilakukan pada 31 Oktober-5 November 2016 dengan melibatkan 440 responden, melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

Margin of error-nya lebih kurang 4,8 persen. Survei diklaim didanai oleh LSI Denny JA sendiri.

Tim Kampanye Sesalkan 3 Laporan Penghadangan Ahok-Djarot Dinyatakan Tak Penuhi Unsur Pidana

netmedia88.blogspot.com - Sekretaris tim pemenangan pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, TB Ace Hasan Syadzily, menyesalkan keputusan Bawaslu DKI bersama tim sentra penegakkan hukum terpadu (gakkumdu) yang menyatakan tiga laporan penghadangan kampanye Ahok-Djarot tak memenuhi unsur tindak pidana.

"Tentu itulah yang kami sangat sesalkan ya. Kan semua pihak juga tahu, media juga memberitakan, tentang upaya penghalangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap kampanye kami," ujar Ace, Kamis (17/11/2016) malam.

Ace menuturkan, panitia pengawas pemilu (panwaslu) di lapangan, media, dan masyarakat dapat melihat adanya aksi penghadangan yang dilakukan sekelompok orang. Dia menyebut hal itu bisa dijadikan alat bukti.

"Itu merupakan alat bukti yang nyata dan faktual bahwa kami dihalang-halangi. Dan oleh karena itu, harusnya itu dijadikan sebagai bahan untuk segera menindak pihak-pihak yang menghalangi tersebut," kata dia. (Baca: Bawaslu: 3 Laporan Penghadangan Ahok-Djarot Tak Penuhi Unsur Pidana)

Penghadangan dalam kampanye, lanjut Ace, tidak bisa terus dibiarkan. Sebabnya, penghadangan tersebut menghalangi hak kampanye cagub atau cawagub dan dapat merusak tatanan demokrasi.

Selain melapor ke Bawaslu DKI, tim pemenangan Ahok-Djarot akan mendatangi Polda Metro Jaya dalam waktu dekat.

"Kami akan datang langsung ke kepolisian dan kami akan sampaikan, memastikan, bahwa kepolisian kan punya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Jadi, kami akan datang ke kepolisian untuk memastikan itu," ucap Ace.

Tim pemenangan Ahok-Djarot sudah empat kali melaporkan penghadangan kampanye yang mereka alami ke Bawaslu DKI. Dari empat laporan tersebut, tiga di antaranya telah selesai diproses dan dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana, salah satunya adanya unsur formil yang terpenuhi. (Baca: Menanti Langkah Konkret Polisi soal Penghadangan Ahok-Djarot Saat Kampanye)

Selain itu, tim sentra gakkumdu juga menilai kampanye Ahok-Djarot tidak dihalangi. Sementara itu, laporan terakhir masih dalam penanganan. Jumat ini merupakan batas terakhir Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut.
(VL)

DPR Wacanakan Revisi UU MD3 Tahun Depan

Netmedia88.blogspot.com - Dewan Perwakilan Rakyat kembali mewacanakan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

Ketua DPR Ade Komarudin menuturkan, DPR menargetkan pembahasan revisi dapat dilakukan tahun depan.

Kesepakatan tersebut diambil usai rapat badan musyawarah yang dihadiri Pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi-fraksi.

Ade menuturkan, ada sejumlah poin yang akan dibahas dalam revisi tersebut. Salah satunya adalah mengenai jumlah pimpinan Mahkamah Kehomatan Dewan (MKD) DPR yang saat ini sebanyak empat orang atau genap.

"Menyangkut posisi MKD, pimpinannya kan sekarang genap. Sebaiknya pimpinan MKD Itu ganjil," tutur Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

(Baca: Dana Aspirasi Jadi Bancakan, FITRA Gugat Aturan dalam UU MD3)

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi Arif Wibowo mengatakan, revisi UU MD3 sangat relevan.

Sejak lama, kata dia, UU tersebut harus diperbaiki lantaran ada banyak hal yang tak sejalan dengan norma. Terlebih, pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 digelar serentak.

"Itu juga harus tercermin dalam AKD (Alat Kelengkapan Dewan) DPR. Ini harus dibuat normanya yang memberi kepastian hukum dan politik negara kita supaya tidak terjadi konflik terus menerus," ujar Arif.

Ia menyebutkan, poin terkait komposisi pimpinan DPR perlu kembali dibahas. Tradisi partai pemenang pemilu mendapatkan posisi pimpinan DPR harus dijalankan lagi.

Dengan skema itu, tarik menarik antar partai pasca pilpres tak ada lagi.

"Kompetisi sekaligus di dalamnya ada konflik, selesai pada pemilu. Begitu pemilu selesai tidak ada konflik lagi. Tidak perlu ribut lagi pimpinan DPR siapa, AKD siapa. Itu lah relevansinya," tutup Arif.

Gempa Malang Terasa hingga Lombok

Netmedia88.blogspot.com - Gempa bumi tektonik 6,2 Magnitudo yang terpusat di Malang, Jawa Timur, Rabu (16/11/2016) malam, terasa hingga Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa terjadi pada pukul 22:10:11 WIB, dengan episenter terletak pada koordinat 9.32 LS dan 113.12 BT, pada kedalaman 69 km.

Kepala Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto menyebutkan, peta tingkat guncangan (shake map) BMKG menunjukkan bahwa dampak gempa berupa guncangan kuat dan atau sedang yang dirasakan di daerah Malang , Denpasar ,dan Mataram dalam skala intensitas II SIG BMKG atau (III-V MMI).

Di daerah tersebut guncangan gempa dirasakan oleh banyak orang.

Pantauan Kompas.com sebagian warga yang merasakan goncangan gempa, kaget dan keluar rumah. Gempa juga dirasakan hingga Sumbawa, NTB.

"Ditinjau dari kedalaman hiposenternya, gempabumi ini merupakan gempabumi menengah akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia. Dalam hal ini lempeng Indo-Australia yang menyusup ke bawah lempeng Eurasia dan terjadi deformasi batuan hingga memicu terjadinya gempabumi," kata Agus dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (16/11/2016).

Gempa susulan

Sementara itu, gempa susulan berkekuatan 4,2 Magnitudo kembalii mengguncang kawasan bagian selatan Jawa Timur, Rabu (16/11/2016) sekitar pukul 22.25 WIB.

Gempa tersebut terjadi selang 15 menit dari gempa berkekuatan 6,2 skala richter yang terjadi sebelumnya. Lokasi gempa itu berdampingan. Berada di jarak 121 kilometer arah barat daya Tempeh, Kabupaten Lumajang pada kedalaman 42 kilometer dengan titik kordinat 9,30 derajat Lintang Selatan dan 113,14 derajat Bujur Timur.

Pemicu kedua gempa itu sama. Yaitu karena adanya aktivitas subduksi antara lempeng Indo Australia yang menujam lempeng Eurasia.

"Pemicu gempa bumi ini diperkirakan adalah aktivitas subduksi antara lempeng Indo Australia yang menunjam lempeng Eurasia," kata Kepala Stasiun Geofisika Karangkates, Malang, Jawa Timur kepada Kompas.com melalui pesan tertulis.

Ia meminta kepada seluruh warga untuk tetap tenang sebab gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

"Tidak berpotensi tsunami. Diharapkan warga tetap tenang dan mengikuti arahan BPBD dan BMKG," jelasnya.

Berbeda dengan gempa yang pertama, gempa susulan ini dampaknya tidak begitu luas. Sejumlah warga yang mengalami goncangan di gempa yang pertama, tidak merasakan di gempa berikutnya.
(VL)

Bersama China, Indonesia Memimpin Pembangunan Hotel di Asia

 Netmedia88.blogspot.com - Hingga Oktober 2016, Indonesia dan China masih memimpin pengembangan hotel terbanyak di Asia.

Dalam laporan STR Global yang diterima Kompas.com Rabu (16/11/2016), Indonesia yang diwakili Jakarta, dan Bali tengah membangun 59 hotel dengan 12.657 kamar.

Rinciannya, Jakarta dengan 6.978 kamar dari 27 hotel berbagai kelas, sementara Bali dengan 5.679 dari 32 hotel.

Jakarta, dan Bali berada di bawah dua kota China yakni Shanghai, dan Chengdu. Keduanya masing-masing tengah membangun 37 hotel dengan 8.762 kamar dan 28 hotel dengan 7.285 kamar.

Secara umum, hotel di bawah kontrak dalam pipa pengembangan di kawasan Asia Pasifik sebanyak 2.654 hotel dengan 595.213 kamar.

Jumlah ini 5,4 persen lebih banyak ketimbang catatan pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara jumlah hotel dalam konstruksi sebanyak 1.089 proyek dengan 252.195 kamar atau turun tipis 2,0 persen dibanding tahun lalu.
(VL)

Bila Wisman Ingin Bertemu Wali Kota Surabaya

Netmedia88.blogspot.com  -Sebanyak 564.000 wisatawan mancanegara (wisman) dari berbagai negara tercatat telah berkunjung ke sejumlah destinasi wisata di Kota Surabaya hingga awal November 2016.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya, Wiwiek Widayati, di Surabaya, Selasa (15/11/2016), mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan angka kunjungan wisman ke Kota Pahlawan.

"Caranya dengan terus mengoptimalkan sejumlah destinasi wisata yang ada di Surabaya. Seperti, dengan menyiapkan fasilitas parkir yang luas, hingga edukasi pelayanan terhadap wisatawan kepada para tukang becak," katanya.

(BACA: Semangkuk Nostalgia di Kedai Es Krim Zangrandi Surabaya)

Wiwiek memaparkan, Desember mendatang akan ada kunjungan serupa, dan tidak menutup kemungkinan Balai Kota Surabaya tetap menjadi salah satu objek city tour.

"Banyak dari wisatawan yang ingin bertemu dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini," katanya.

Menurut dia, pada tahun 2017 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya akan menambah tiga rute wisata yakni wisata mangrove, kampung lawas, dan melihat tari-tarian di Balai Budaya.
(AS)

Ahok Tidak Tahu Menahu soal Ahli Tafsir dari Mesir

Netmedia88.blogspot.com  - Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak mengetahui mengenai ahli tafsir dari Mesir yang akan menjadi saksi meringankannya dalam kasus dugaan penistaan agama.

Ahli tafsir dari Mesir itu akan memberikan kesaksiannya pada gelar perkara terbuka yang rencananya dilaksanakan pada Selasa (15/11/2016) sekitar pukul 09.00 WIB, di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan.

"(Ahli tafsir dari Mesir) bukan aku yang datangin. Aku saja baca di media," kata Ahok, saat dihubungi Kompas.com, Selasa pagi.

Informasi mengenai kehadiran ahli tafsir dari Mesir yang dihadirkan oleh Ahok sebagai terlapor itu datang dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tito tak mempermasalahkan hal ini.

Ia kemudian mencontohkan kasus pembunuhan Mirna Wayan Salihin oleh Jessica Kumala Wongso. Dalam sidang, Jessica mengajukan saksi ahli dari Australia. Menurut dia, baik pelapor maupun terlapor bebas mengajukan ahli yang menurut mereka kompeten di bidangnya.

"Kalau dari terlapor ngambil (ahli tafsir) dari Mesir ya silahkan. Enggak ada masalah," kata Tito.

Rencananya gelar perkara akan dihadiri oleh para pelapor yang jumlahnya 11 orang, terlapor yakni Ahok atau diwakili pengacaranya, para ahli, para penyelidik kasus itu, serta Ombudsman, Kompolnas, dan Komisi III sebagai pengawas yang sifatnya netral.

Kemudian, kemungkinan pada Rabu (16/11/2016) atau Kamis (17/11/2016), penyidik akan mengambil kesimpulan apakah status penyelidikan bisa dinaikkan ke penyidikan atau tidak.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto yang memimpin gelar perkara akan mengumumkan hasilnya. (Baca: Gelar Perkara Akan Tentukan Kelanjutan Kasus Ahok)

Adapun penyelenggaraan gelar perkara secara terbuka ini merupakan instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Tito agar tidak ada prasangka negatif dalam pengusutan kasus dugaan penistaan agama.

Ahok dituduh melakukan penistaan agama karena mengutip ayat suci saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu, beberapa waktu lalu.
(AS)

Din Syamsuddin: Tindak Kekerasan Bentuk Penyalahgunaan Agama

Netmedia88.blogspot.com -Ketua Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) Din Syamsuddin menyesalkan aksi ledakan bom di Gereja Oikumene, Samarinda, Minggu (13/11/2016).

Din mengecam tindakan yang terjadi di depan perempuan dan anak-anak itu.

"Apalagi ketika umat Kristiani sedang menunaikan kebaktian dan juga menimbulkan korban, wanita ataupun anak-anak," kata Din saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/11/2016).

Menurut Din, apa pun motifnya, tindakan pengeboman gereja tidak dapat ditoleransi.

(Baca: PGI Imbau Masyarakat Tetap Tenang Setelah Ada Pengeboman di Samarinda)

Aksi kekerasan tersebut, lanjut Din, tidak sesuai dengan ajaran agama mana pun yang menekankan kasih sayang dan perdamaian.

"Tindak kekerasan seperti itu adalah bentuk penyalahgunaan agama," ucap Din. Din mengimbau kepada umat beragama, khususnya umat Kristen dan Islam, agar dapat tetap tenang dan menahan diri.

Hal itu, lanjut Din, diperlukan agar tidak terhasut oleh upaya provokasi yang dapat memecah belah masyarakat.

Sebelumnya, ledakan terjadi di depan Gereja Oikumene, Samarinda. Intan Olivia Marbun (3) meninggal dunia akibat ledakan itu.

Sementara itu, Trinity Hutahaean (4) kritis dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah AW Syahranie.

Korban lainnya, yakni Alvaro Aurelius (4) dan Anita Kristobel (2), dirawat di Rumah Sakit IA Moies.

(Baca: Pelaku Bom Samarinda Pernah Akan Bunuh Istrinya demi Masuk Surga)

Pelaku pengeboman gereja di Samarinda, Juhanda (32), sebelumnya pernah mendekam di penjara atas upaya peledakan di Serpong pada 2011 lalu.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan pada 2012, Juhanda divonis 3,5 tahun penjara. Kemudian, ia mendapatkan pembebasan bersyarat pada 2014. Dalam masa pembebasan bersyarat ini, Juhanda kembali melakukan aksinya di Samarinda.
(AS)

Plt Gubernur DKI Sayangkan Adanya Spanduk Bernada Provokatif untuk Ahok

 Netmedia88.blogspot.com -Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarga Sumarsono menyayangkan adanya spanduk bernada provokatif terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Menurut dia, pemasangan spanduk tersebut menyalahi aturan.

"Pemasangan spanduk itu kan ada dua syaratnya, satu harus memenuhi aturan karena enggak semua tempat bisa dipasangi spanduk. Kedua hindari spanduk bernada provokatif," ujar Soni, sapaan Sumarsono, di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (13/11/2016).

Spanduk yang dimaksud terpampang di pinggir Jalan Fachrudin, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016). Spanduk itu berisi tulisan bernada provokatif, yakni ajakan untuk menangkap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur petahana DKI yang kini menjadi salah satu calon gubernur pada Pilkada DKI 2017.

Spanduk tersebut dibentangkan di papan dan diletakkan di pinggir jalan di sebelah bangunan apartemen Boulevard. Letaknya persis di depan sebuah akses masuk sebuah ruko.

Soni mengatakan seharusnya semua pihak menghargai proses hukum yang sedang dijalani oleh Ahok. Jika spanduk tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap Ahok dalam pilkada, seharusnya hal itu ditunjukan saat hari pemilihan saja.

"Kalau enggak setuju, jangan milih pas di TPS nanti. Begitu saja," ujar Soni. (Baca: "Spanduk Penolakan Itu Apa Bukan Pelanggaran? Bawaslu Turun Dong")
(AS)

Dukungan Warga yang Buat Sandiaga Merinding

 Netmedia88.blogspot.com -Kader PKS di RW 03 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, menyatakan siap mendukung calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Dukungan itu akan diberikan dalam bentuk doa dan puasa setiap hari Senin dan Kamis.

"Dari warga masyarakat, terutama kader-kader PKS, diminta untuk berpuasa setiap pekannya, Senin Kamis, puasa sunnah. Lalu, setiap hari mereka juga ngaji. Sama nanti kami berkumpul tiap bulan di masjid, namanya mabit, sekalian menyampaikan doa-doa di situ," kata salah satu kader PKS di RW 03, Ahmad Yani, kepada pewarta saat mendampingi Sandi kampanye di Pela Mampang, Sabtu (12/11/2016).

(Baca: Sandiaga Uno Dicurhati Ibu-ibu di Cempaka Baru)

Ahmad menjelaskan, dia sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dengan daerah pemilihan di Mampang, Pasar Minggu, Pancoran, Tebet, dan Jagakarsa, akan mengajak warga mendukung Anies-Sandi.

Secara terpisah, Sandi mengaku menyambut bentuk dukungan itu dengan hati gembira. Bahkan, dia menilai, dukungan berupa doa dan puasa belum pernah diberikan warga di manapun yang ada di Jakarta sepanjang dia blusukan selama ini.

"Wah itu luar biasa banget, saya sampai merinding dan terharu. Berarti mereka itu bukan mendukung dengan suara, tetapi mereka mendoakan, berpuasa. Ini baru pertama kali, jadi ini dukungan yang benar-benar lain dari yang lain," tutur Sandi.
(VL)

Demokrat Akan Laporkan Balik Alumni HMI ke Bareskrim

 Netmedia88.blogspot.com - Partai Demokrat akan melaporkan balik Forum Silaturahmi Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lintas Generasi ke Bareskrim Polri, Jumat (11/11/2016).

Pelaporan ini merespons Alumni HMI yang melaporkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim Polri, Kamis (10/11/2016).

"Besok (Jumat) divisi hukum dan advokasi akan melaporkan yang bersangkutan ke Bareskrim dugaan pelanggaran Pasal 317 KUHP tentang pengaduan dan pemberitahuan palsu dengan ancaman hukuman empat tahun penjara," kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin saat dihubungi, Kamis.

Amir menambahkan, laporan tersebut akan disampaikan oleh kepala divisi hukum dan advokasi, Didi Irawadi.

"Sebagai pelaksana di lapangan," sambungnya.


Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilaporkan Forum Silaturahmi Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lintas Generasi ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (10/11/2016).

SBY dianggap melakukan tindak pidana penghasutan saat menyampaikan keterangan di kediamannya di Cikeas, Bogor, Selasa (2/11/2016).

Saat itu, Presiden keenam RI itu menyikapi aksi unjuk rasa sejumlah ormas Islam yang mendesak proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Koordinator Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi, Mustaghfirien, menduga, pidato SBY tersebut mengandung hasutan dan kebencian.


Hal itu, kata Mustaghfirien, telihat dalam kalimat SBY, "Kalau (pendemo) sama sekali tidak didengar, diabaikan, sampai Lebaran kuda masih ada unjuk rasa itu."

Mustaghfirien menilai, kalimat tersebut telah memprovokasi masyarakat yang ingin melakukan aksi damai untuk berbuat anarkistis.

"Awal penyampaian itu cinta damai, tetapi setelah dipelajari pada pidato SBY itu mengandung hasutan dan kebencian kepada etnis tertentu," kata Mustaghfirien di Kantor Bareskrim, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis.

Namun, berkas tersebut belum ditindaklanjuti secara resmi sebagai laporan polisi (LP) karena banyak pula laporan yang masuk ke Kepolisian, sehingga baru dilakukan penyampaian berkas.
(VL)

Gangguan Demi Gangguan yang Dihadapi Ahok-Djarot Saat Berkampanye

Netmedia88.blogspot.com -Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, mengalami penolakan saat berkampanye di sejumlah tempat.

Pada Rabu (9/11/2016), Djarot mengalami penolakan saat blusukan Kembangan Selatan dan Kembangan Utara, di Wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Massa yang menolak kehadiran Ahok atau Djarot tersebut melakukan aksinya terkait kasus dugaan penistaan agama, seperti yang terjadi pada Rabu (2/11/2016) di Pasar Rawa Belong.

Saat itu, polisi berpakaian preman mesti mengevakuasi Ahok menggunakan Mikrolet M24 karena suasana tidak kondusif.

Penolakan berikutnya terjadi di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (3/11/2016).

Seorang pemuda sempat memprovokasi warga saat Ahok kampanye di sana. Seruan pemuda itu sama, yakni terkait masalah dugaan penistaan agama.

Pemuda itu akhirnya diminta pergi dari lokasi oleh petugas. Warga setempat juga sempat dibuat geram dengan aksi pemuda tersebut.

(Baca juga: Kampanye Ahok-Djarot Ditolak, Sophia Latjuba Harap Ketegasan Bawaslu)

Setali tiga uang, Djarot mengalami kasus serupa. Contohnya, saat cawagub DKI nomor pemilihan dua itu blusukan di kampung nelayan di Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (3/11/2016).

Warga datang berdemo sambil menenteng karton putih bertuliskan "Kami Forum RT/RW dan Warga Masyarakat Nelayan Kalibaru Menolak Ahok dan Djarot".

Namun, kali ini penolakan itu terkait masalah penggusuran. "Kami warga Kalibaru, kami menolak kepemimpinan diktator," teriak warga saat itu.

Penolakan terhadap Djarot berikutnya terjadi Rabu (9/11/2016).

Kejadiannya di dua titik, yakni di perkampungan di Kembangan Selatan dan di rumah seorang tokoh Betawi di Kembangan Utara, Jakarta Barat.

Dengan spanduk dan yel-yel, belasan orang "mengusir" Djarot dari lokasi. Djarot menduga aksi penolakan itu dilakukan pihak luar, atau bukan dilakukan warga setempat.

Sebab, kata dia, warga di lokasi blusukan menyambut politikus PDI Perjuangan itu dengan baik.

Djarot tak gentar

Menghadapi penolakan terhadap dirinya, Djarot tidak gentar. Ia malah mengajak diskusi para pendemo yang menolaknya di Kembangan, Jakarta Barat.

Kejadian itu sama seperti yang ia lakukan terhadap pendemonya di Jakarta Utara sebelum itu. Ia meminta pihak yang menolaknya itu untuk memahami aturan undang-undang.

Sebab, kata dia, undang-undang mengatur bahwa setiap pasangan calon berhak berkampanye.

(Baca juga: Djarot: Niat Kita Baik, Kenapa Takut?)

Entah mengapa, penolakan semacam itu hanya dialami Ahok-Djarot.

Dua pasangan calon lain, yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, tidak mengalami hal serupa.

Belum terdengar dua paslon itu mengalami penolakan saat kampanye di sejumlah wilayah DKI.

Dilaporkan ke Bawaslu

Penolakan terhadap Ahok-Djarot ini dilaporkan ke Bawaslu DKI pada Rabu (9/11/2016). Tim pemenangan Ahok-Djarot yang melaporkan hal tersebut.

(Baca juga: Ini Kata Ketua Bawaslu DKI jika Penolakan terhadap Ahok-Djarot Melanggar)

Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Mimah Susanti, ada empat temuan Bawaslu DKI terkait gangguan kampanye Pilkada DKI 2017.

Keempat gangguan yang ditemukan Bawaslu itu dialami pasangan calon nomor pemilihan dua, Ahok-Djarot.

"Aksi-aksi gangguan proses kampanye hanya terjadi paslon nomor dua," kata Mimah, di kantor Bawaslu DKI, di Sunter, Jakarta Utara, Rabu (9/11/2016) malam.

Dua kejadian di Jakarta Utara, satu di Jakarta Barat, dan satu lainnya di Jakarta Selatan.

"Yang di Jakarta Barat itu sudah proses pemanggilan saksi. Tapi saksi masyarakat tidak datang. Jadi kita akan lakukan pemanggilan kedua," ujar Mimah.

Terkait penolakan terhadapnya, Djarot enggan menduga siapa dalang di balik aksi tersebut.

Kendati demikian, ia meminta agar tidak ada elite tertentu yang memunculkan aksi penolakan seperti yang terjadi di Kembangan, Jakarta Barat.

Berharap pilkada damai

Djarot tak ingin masyarakat yang sudah menunjukkan sikap dewasa mereka malah dipengaruhi ulah segelintir orang.

"Masyarakat itu enggak masalah, kok. Hanya kelompok-kelompok kecil orang saja," ujar Djarot.

(Baca juga: PDI-P Sesalkan Adanya Penolakan Kampanye Ahok-Djarot)

Ia membantah bahwa aksi penolakan ini menjadikan frekuensi blusukan Ahok-Djarot lebih sedikit dibanding pasangan calon lainnya.

Djarot malah berkelakar bahwa Ahok-Djarot sudah lebih dulu blusukan dibanding calon lainnya.

"Saya itu lebih banyak blusukannya dari mereka. Ingat loh, saya ini petahana, sebelum mereka blusukan, saya sudah blusukan ke mana-mana, Pak Ahok juga blusukan ke mana-mana, kami itu petahana," ujar Djarot.

(Baca juga: Ahok Batal Kampanye di Jakbar karena Sakit Gigi)

Ia juga yakin bahwa aksi penolakan ini tidak menjadikan perolehan suara Ahok-Djarot berkurang nantinya.

"Justru hati-hati loh, saya sampaikan nanti suara kita semakin banyak," ujar Djarot. Politikus PDI Perjuangan ini berharap Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung aman dan damai.
(VL)

Keinginan Agus Jadikan Pasar Senen Ikon Jakarta

Netmedia88.blogspot.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, mengunjungi Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2016).

Agus mengawali kunjungannya dengan menyambangi tempat penampungan sementara (TPS) pedagang Pasar Senen yang menjadi korban kebakaran.

Kunjungan ini dilakukan Agus dalam rangka kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

Di dalam pasar, ia berinteraksi dengan sejumlah pedagang. Tak lupa juga ia mendengarkan keluhan, aspirasi, dan melihat kondisi salah satu pasar terbesar di Jakarta itu.

(Baca juga: Kepada Agus, Pedagang Korban Kebakaran Pasar Senen Minta Pembayaran DP Diperpanjang)

Usai kunjungan, Agus mengatakan, Pasar Senen baginya merupakan salah satu ikon Jakarta sejak dulu.

Semasa kecil, putra sulung dari Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, ini kerap ke Pasar Senen untul sekadar membeli buku, pakaian jelang Lebaran, dan seragam militer.

"Bagi saya Pasar Senen harus terus dikonservasi. Sekali lagi, harus menjadi sebagai salah satu landmark ikon Jakarta," kata Agus di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa.

Apalagi, kata Agus, di tengah kemajuan zaman saat ini, Pasar Senen perlu mendapat perhatian khusus, sehingga revitalisasi perlu dilakukan agar kondisinya kian baik dan nyaman untuk dikunjungi.

"Dan juga harus aman, itu juga paling penting. Kalau tidak aman, maka kita juga ragu-ragu untuk mendatanginya," kata Agus.

Sementara itu, juru bicara tim pemenangan Agus-Sylvi, Rico Rustombi, mengatakan bahwa sebagai landmark Jakarta, Pasar Senen juga menjadi tempat hubungan multi-kultur Indonesia.

Oleh karena itu, kehadiran multi-kultur di Pasar Senen ini menjadi penting dan perlu dipertahankan.

"Mereka harus diprioritaskan menjadi penghuni atau pedagang di Pasar Senen dengan diberikan kemudahan dan tidak dipersulit," katanya.

(Baca juga: Temui Perajin Tempe, Agus Janji Perhatikan Usaha Kecil)

Rico menambahkan, Agus-Sylvi menginginkan Pasar Senen menjadi pusat perdagangan sekaligus menjadi lokasi wisata belanja dan kuliner.

Oleh karena itu, mereka sepakat mengenai perlunya peningkatan fasilitas, seperti kenyamanan pengunjung, keamanan, parkir, kebersihan, dan ketertiban di Pasar Senen.

"Hal ini perlu diterapkan agar Pasar Senen menjadi salah satu landmark Jakarta dan global," ujar Rico.
(VL)

Ahok: Lurah-lurah di Jakarta Bakal Jadi "Estate Manager"

Netmedia88.blogspot.com - Guna menertibkan administrasi pertanahan, lurah-lurah di wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta akan diberi tugas sebagai estate manager.

Merekalah yang mendata seluruh persil tanah, peta tanah, termasuk peruntukan, beserta sertifikasinya untuk kemudian dicocokkan dengan data dan catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama mengatakan hal tersebut saat berkunjung ke kantor Redaksi Kompas.com, Selasa (8/11/2016).

"Sama seperti di perusahaan pengembang perumahan yang mengenal posisi estate manager, tugas dan peran lurah-lurah akan seperti itu. Estate manager itu akan tahu mana kavling tanah yang sudah dijual, mana yang belum, atau mana milik pemerintah atau milik penduduk," papar Basuki yang akrab disapa Ahok.

Ahok menjelaskan, sebelum ini persil-persil tanah yang tercatat di kelurahan seringkali tidak sama dengan data BPN. Bahkan, terkadang tumpang tindih, dan ada tanah yang memiliki persil atau pun sertifikat ganda.

"Ini yang akan kami tertibkan. Supaya tidak ada lagi kasus-kasus sertifikat ganda, atau tanah-tanah sengketa," kata Ahok.

Targetnya, tahun 2017 penertiban administrasi pertanahan ini selesai dikerjakan.

Kebijakan Ahok menjadikan lurah-lurah sebagai estate manager ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan sertifikasi aset tanah dengan Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, pada Kamis (13/10/2016) lalu.

"Kesepakatan ini dibuat untuk melegalisasi aset tanah pemprov DKI Jakarta dan pihak warga agar semuanya punya sertifikat," kata Sofyan, selepas penandatanganan kesepakatan di Kantor Kementerian (ATR/BPN) Jakarta.

Ditandatanganinya kesepakatan ini membuat Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab dalam menyertifikasi sekitar 292.655 bidang tanah di DKI Jakarta yang 2.800 di antaranya merupakan aset Pemprov DKI Jakarta hingga 2017 nanti.

Sofyan juga berterimakasih kepada Pemprov DKI Jakarta yang sudah merencanakan anggaran di dalam APBD untuk sertifikasi tanah 100 persen di wilayahnya.

Besaran anggaran yang akan digunakan untuk proses sertifikasi ini adalah sebesar Rp 89 miliar yang diambil dari APBD 2017 DKI Jakarta.

Sementara untuk tanah-tanah yang telantar akan dijadikan taman, bangunan hijau, parkir, dan tempat jualan PKL.

"Serta kalau memungkinkan jadi lahan pertanian dalam kota yang hasilnya 20 persen buat kami dan 80 persen masyarakat," tutur Ahok.
(VL)

Diduga Menghina Presiden Jokowi, Ahmad Dhani Dilaporkan ke Polisi

Netmedia88.blogspot.com - Musisi Ahmad Dhani dilaporkan oleh Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Senin (7/11/2016) dini hari.

Calon wakil bupati Bekasi itu dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

"Kami (LRJ) dan Projo merasa Ahmad Dhani telah melecehkan dan menghina presiden pada saat dia berorasi di demo 4 November dengan kata-kata tidak senonoh," ujar Ketua Umum LRJ, Riano Oscha, saat dihubungi Kompas.com, Senin.

(Baca juga: Ditemani Istrinya, Ahmad Dhani Berorasi di Depan Istana )

Riano menambahkan, laporan ini dibuat atas desakan dari anggota LRJ dan Projo yang menyaksikan Ahmad Dhani menghina Jokowi di muka umum pada saat berorasi di depan Istana Negara, Jakarta, pada Jumat 4 November 2016 lalu.

Ia menilai, tak pantas rasanya orang yang mengaku intelektual seperti Ahmad Dhani mengeluarkan kata-kata tidak senonoh kepada kepala negara di muka umum.

"Kami relawan Jokowi-JK merasa ucapan Ahmad Dani ini sudah keterlaluan. Masyarakat bisa menilai sendiri betapa tidak pantas seorang yang mengaku intelektual mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu," ucap dia.

(Baca juga: Demo 4 November, Ahmad Dhani Shalat Jumat di Depan Istana)

Dalam pembuatan laporan polisi ini, Riano mengaku membawa rekaman Ahmad Dhani saat berorasi pada demo 4 November lalu.

Selain itu, ia membawa beberapa saksi yang menyaksikan langsung ketika Ahmad Dhani menghina Jokowi.

Laporan yang dibuat oleh LRJ dan Projo tertuang dalam laporan polisi bernomor, LP /5423/XI/2016/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 7 November 2016.

Dalam laporan tersebut, polisi menyertakan Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa.
(VL)

Ada Dua Belas Bank Berdampak Sistemik

Netmedia88.blogspot.com -  Pemerintah telah memasukan sejumlah bank ke dalam kategori bank yang berdampak sistemik bila terkena krisis.

"Saya tidak bisa sebut namanya, tapi kalau jumlahnya ada 12 bank sistemik saat ini," ujar Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Basuki Purwadi dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu (5/11/2016).

Menurut Basuki, penetapan bank-bank yang bisa berdampak sistemik dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

Penetapan itu juga kata Basuki, mempertimbangkan kasus Bank Century pada 2008 silam. Saat itu penetapan bank berdampak sistemik dilakukan saat bank tersebut sudah mengalami masalah atau krisis.

"Jadi bank sistemik itu harus siap-siap modal, konversi utang jadi modal Secara umum bank sistemik itu bank baik secara aset, hubungan dengan bank lain atau lembaga keuangan yang lain. Kalau dia mengalami persoalan bukan hanya membahayakan dirinya, tetapi juga untuk bank lainnya atau institusi lainnya," kata dia.

Salah satu hal penting tutur Basuki, bank yang ditetapkan bagai bank berdampak sistemik harus harus menyiapkan recovery and resolution plant untuk penyelamatan bila bank tersebut bermasalah.

"Jadi di undang-undang ini ditegaskan bahwa penetapan sistemik atau tidak sistemik itu harus ditetapkan di awal. Jadi bukan saat ada masalah kemudian baru dianalisis atau ditetapkan ini sistemik atau tidak ya," kata dia.
(VL)

Saat JK Gantikan Peran Jokowi yang Tak Bisa Pulang ke Istana

Netmedia88.blogspot.com -Wakil Presiden Jusuf Kalla menggantikan peran Presiden Joko Widodo untuk menerima perwakilan demonstran yang melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/11/2016) siang.

JK turun tangan karena Jokowi yang diinginkan demontsran tidak berada di Istana selama aksi unjuk rasa berlangsung sejak Jumat siang hingga sore hari.

Menjelang waktu Shalat Jumat, Jokowi justru meninggalkan Istana. Menggunakan mobil RI 1 dengan pengawalan Paspampres, Kepala Negara keluar lewat gerbang belakang yang menembus jalan Veteran III.

Saat itu gerbang utama Istana yang menembus jalan Merdeka Utara memang sudah dipadati pendemo. Mereka menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 2 Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap menistakan agama.

Kepergian Jokowi ini mendadak dan tidak ada di jadwal resmi dari Biro Pers Istana Kepresidenan. Sehari sebelumnya, Jokowi juga menyatakan akan berada di Jakarta. Nyatanya, Jokowi blusukan meninjau proyek infrastruktur ke Bandara Soekarno-Hatta, yang sudah masuk wilayah Tangerang.

Jokowi sebenarnya sudah menugaskan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Namun pendemo tidak bersedia dan ingin langsung bertemu Presiden.

Akhirnya setelah negosiasi yang cukup alot, perwakilan demonstran bersedia untuk bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla yang sebelumnya sempat memantau demo dari halaman Istana pun langsung menyanggupi untuk menerima perwakilan demonstran di ruang kerjanya.

Sekitar pukul 17.36 WIB, tiga orang perwakilan pendemo tiba di Kantor Wapres. Mereka yakni Bachtiar Nashir, Zaitun, dan Misbah. Ketiganya langsung menuju ruang kerja JK dan pertemuan berlangsung tertutup.

Dari pihak pemerintah, selain Wiranto dan Lukman, juga hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi.

Mewakili Parlemen, hadir juga Anggota Komisi III DPR Arsul Sani (PPP), Aboe Bakar Alhabsy (PKS), dan Taufiqulhadi (Nasdem) serta Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad. Hadir pula Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Pertemuan selama 30 menit itu menghasilkan keputusan bahwa proses hukum terhadap Ahok akan selesai dalam waktu dua pekan.

"Kesimpulannya ialah dalam hal (kasus) Saudara Ahok, kita akan tegakkan, laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat. Oleh Kapolri, dijanjikan selesai dalam dua minggu pelaksanaan yang cepat itu," kata JK.

Saat menyampaikan pernyataannya itu kepada wartawan, JK didampingi Kapolri serta perwakilan demonstran. Setelah ada kesepakatan demonstran dan pemerintah yang diambil, sebagian besar demonstran mulai berangsur meninggalkan lokasi.

Kebetulan saat itu juga sudah lewat pukul 18.00 WIB, batas waktu unjuk rasa bisa dilakukan. Namun sebagian massa tetap bertahan di lokasi. Akhirnya, kericuhan pun tidak terhindarkan.

Sejumlah massa menyerang polisi yang berjaga, yang harus dibalas oleh polisi dengan menembakkan gas air mata. Ada sejumlah kendaraan yang dibakar. Kericuhan bahkan bukan hanya terjadi di sekitar Istana, namun juga di penjaringan. Untungnya kerusuhan segera bisa diredam dan tidak memakan korban jiwa.

Presiden Jokowi sendiri baru terpantau berada di Istana saat memimpin rapat terbatas menjelang dini hari. Usai memimpin ratas, Jokowi menyampaikan pernyataan sikap. Ia mengapresiasi unjuk rasa yang berjalan kondusif dari pagi hingga sore hari. Namun ia menyesalkan terjadinya kerusuhan di malam harinya.

"Kami menyesalkan kejadian ba’da Isya yang seharusnya sudah bubar, tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," kata Jokowi tanpa menyebut siapa aktor yang dimaksud.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa langkah Jusuf Kalla yang bertemu dengan para pendemo sudah sesuai dengan perintahnya.

"Dalam pertemuan itu, telah disampaikan bahwa proses hukum terhadap saudara Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan," tambah Jokowi.

Jokowi meminta para pengunjuk rasa untuk kembali pulang ke rumah masing-masing dan ke daerah masing-masing dengan tertib. Dalam jumpa pers itu, terjawab juga kenapa Jokowi tidak buru-buru pulang ke Istana setelah meninjau proyek Infrastruktur di Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut Seskab Pramono Anung, Presiden sebenarnya sudah tiga sampai empat kali berkomunikasi dengan dia dan Mensesneg untuk pulang ke Istana.

"Tapi karena seluruh jalan tidak memungkinkan untuk kehadiran beliau, disarankan oleh Danpaspampres untuk tidak ke Istana," ucap Pramono.

Jalan di sekitar Istana, yakni Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Utara memang baru lengang setelah demonstran dibubarkan pukul 21.00 WIB. Kendati demikian, sebenarnya ada akses dari jalan Juanda dan Veteran III yang tidak tertutup oleh pendemo.

Abaikan Rakyat

Sikap Jokowi yang tidak berada di Istana menuai kritik. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Jokowi sudah melakukan kesalahan fatal. "Presiden mengambaikan demo terbesar dalam sejarah Indonesia. Enggak pernah ada demo sebesar itu," kata Fahri saat dihubungi, Jumat (4/11/2016).

Fahri yang ikut serta dalam aksi unjuk rasa menilai, dengan sikap ini Jokowi bisa kehilangan simpati rakyat. Jokowi yang selama ini mengklaim dekat dengan rakyat, lanjut Fahri, justru mengabaikan suara rakyat yang sudah datang ke istananya.

"Massa datang dari seluruh pelosok negeri masa enggak dianggap? Kayak enggak punya leadership. Kayak enggak punya perasaan sebagai pemimpin," kecam Fahri yang juga ikut aksi di DPR.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang juga ikut aksi demo, menyampaikan hal serupa dengan Fahri. "Apakah Presiden belum melihat dan mendengar keinginan sebagian rakyat, apakah Presiden masih mau menutup mata dalam aksi terbesar dalam sejarah kita?" kata dia.

Sementara, sejumlah demonstran yang tidak puas masih memilih bertahan di depan Gedung DPR-MPR hingga Sabtu dini hari. Massa meminta agar diizinkan menginap di rumah Wakil rakyat.

Sebagian pimpinan parlemen sudah mengizinkan massa masuk, namun pengamanan baik di luar maupun di dalam gedung DPR sudah diambil alih oleh TNI-Polri, bukan lagi oleh pengamanan dalam DPR.

Fahri Hamzah mengatakan, pengambilalihan pengamanan ini berkat persetujuan Ketua DPR Ade Komarudin. Akses masuk atau pun keluar Kompleks Parlemen ditutup total.

Akhirnya, Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan sejumlah anggota DPR seperti Sufmi Dasco Ahmad, Aboe Bakar Alhabsy (PKS) dan Muchlisin (PKB) menemui demonstran dari luar gedung.
(VL/5/11/2016)

BIAYA DEMO 4 NOVEMBER 100 MILLIAR, KALAU NIAT BELA ISLAM LEBIH BAIK BANGUN RATUSAN PESANTREN !

Netmedia88.blogspot.com - Kini gerakan demo 4 November berkumandang begitu sangat keras di seluruh penjuru negeri, seakan gerakan ini telah menjadi simbol bagi mereka yang mengatakan sangat teraniaya dengan ucapan Ahok yang secara nurani sebenarnya tidak pernah mengurangi apa yang kita katakan Nilai-nilai ajaran Alquran.

Penistaan itu artinya merendahkan secara terang-terangan dengan adanya niat, dan jika dilakukan terus menerus secara masif, dan sengaja, barulah sangat layak, gaung pergerakan bela agama layak untuk dilakukan. Bela agama dilakukan untuk apa?, tentu jika agama tersebut goyah dan dilecehkan terus menerus.

Sementara Ahok, sudah meminta maaf, walau sebenarnya, jika diteliti secara mendalam, tiada unsur keinginan untuk melecehkan, jika saudara-saudara sekalian menghabiskan waktu menonton video yang diskandalkan oleh para pemangku kepentingan politik di Pilkada DKI Jakarta. Jika memang benar ahok menistakan agama, dan itu disengaja, dan dilakukan secara terus-menerus, kita sepakat bumi hanguskn ahok dari bumi pertiwi yang merusak keberagaman.

Kenyataannya..

Ahok malah membangun masjid, memberi santunan dan bantuan dan gerakan agar banyak remaja jakarta yang hafal Juz, memberikan bantuan agar masyarakat tidak mampu berangkat naik haji. jadi sebenarnya Ahok itu ingin didemo pada 4 November nanti tujuannya apa? dengan hati nurani yang bersih, justru mendemo ahok adalah antitesis dari yang digaungkan selama ini.

Masa seseorang yang secara terang-terangan, bukan beragama islam, namun membangun masjid, memberangkatkan orang naik haji, malah didemo hanya karena perkataan yang, maaf sekali, sangat jauh dari kata penistaan. Kalau bukan karena kesilapan perkataan, bisa secara jelas, kasus ahok hanyalah bualan dari para politikus busuk yang menggunakan agama sebagai tameng karena tidak memiliki lagi yang dinamakan senjata untuk menurunkan pamor ahok yang dikatakan si kafir.

Enough is enough, Indonesia itu negara Hukum jelas, jika ahok bersalah, biarlah dia bersalah dengan kadar yang benar-benar dalam koridor bersalah, bukan dibuat-buat atau karena dibesar-besarkan. Semua orang tahu, manusia bisa kelu lidah, bisa salah berkata, bisa berbuat salah. Namun menista agama?, adakah disengaja?, apakah benar ada niat dari Ahok menista agama? come on Indonesia, negara yang katanya dewasa dan moderat dan agamais.

Topiknya Bela Agama, Biayanya 100 Milliar.

Kalau bela agama, kenapa tidak bangun pesantren saja?, di Indonesia ini, akan banyak penista agama kelak di masa depan, mengapa tidak bangun ratusan pesantren saja, supaya kelak jika ada penista agama baru, bukannya ribut melulu, namun proses auto edukasi di masyarakat bisa terjadi dengan semakin banyaknya para pemilik Ilmu Tuhan.

100 Milliar itu, bisa membangun banyak kesempatan bagi para pembela agama sejati, daripada dihabiskan di satu hari yang sangat tidak relevan duduk persoalannya, menghakimi seseorang yang tidak secara jelas-jelas memiliki niatan untuk menistakan agama.

Memang benar Uang bukanlah sesuatu bagi Allah, bila Allah mengkehendaki, ratusan kali lipat dari 100 Milliar akan diturunkan, jika benar itu jalan Allah, nah jikalau tidak?, ditunggangi sebuah kepentingan yang tidak menusuk secara langsung ke akar persoalan. Seorang ahok yang menghajikan seseorang, kemudian diperkarakan dengan biaya 100 Milliar, hanya untuk ego seorang tokoh agama yang secara jelas-jelas menolak Pancasila sebagai dasar negara.

Bangunlah, Sumber Daya Manusia kita masih sangat kurang. Jika kalian menginginkan keadilan, mintalah kepada Allah. Perkara-perkara seperti ini, jika merasa terlukai secara mendalam, coba tilik secara mendalam, siapakah yang kalian bela, politikus atau Agama.

Kalau kita lihat. Lebih elok 100 Milliar duit, entah milik siapapun itu di belakang empat November ini digunakan untuk bangun Pesantren saja, daripada biaya memperkarakan Ahok. Jikalaupun Ahok kemudian dipenjara pun lalu apa, bahwa keadilan sudah tercapai, tidak merasa bersalah memenjarakan orang yang pernah membantu orang naik haji, padahal dia sendiri pun non islam? Apakah Indonesia langsung tentram? Mari renungkan bersama-sama, apakah niat seseorang di balik semua ini, siapakah yang lebih mementingkan menghabiskan 100 Milliar di satu hari untuk memperkarakan seseorang yang tidak terbukti memiliki niatan menistakan agama, dari pada membangun ratusan pesantren yang siap menghalau para penista agama yang sebenarnya di masa depan.
(VL/4/11/2016)

SBY, Agus Yudhoyono, dan Pesan yang Dikirim dari Cikeas

Netmedia88.blogspot.com -  Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal rencana aksi unjuk rasa besar-besaran pada Jumat (4/11/2016).

Hal tersebut diungkapkannya dalam konferensi pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Rabu (2/11/2016).

Tak lama setelah konferensi pers dimulai, ia langsung menyinggung soal tuduhan ada partai politik yang mendalangi dan mendanai aksi tersebut.

SBY tak menyebutkan secara jelas partai politik mana yang dituding seperti itu.

Ia juga tak menyebutkan, siapa yang melayangkan tuduhan.

Namun, setiap kali menyebut ada parpol yang disinyalir mendalangi aksi, nada SBY meninggi.

Beberapa topik turut disinggungnya pada kesempatan tersebut.

Selain mengenai adanya parpol yang diduga mendanai demo tersebut, SBY juga menyinggung soal hilangnya dokumen asli tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan Aktivis HAM Munir Said Thalib hingga klarifikasi dirinya yang dituding memiliki harta kekayaan pribadi senilai Rp 9 triliun.

Rangkaian tudingan tersebut terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

SBY merasa seolah didera "serangan politik" sejak mengusung putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017.

Dosen Komunikasi Politik Universitas Bengkulu Lely Arrianie menilai, ada kondisi yang membuat SBY tidak nyaman.

"Kata simbolik agar dia bisa melewati serangan politik itu kan simbol yang luar biasa bahwa dia sangat terganggu dan merasa tidak nyaman," kata Lely, saat dihubungi, Kamis (3/11/2016).

Lely mengatakan, strategi "playing victim" bisa jadi menjadi salah satu strategi yang digunakan SBY dalam rangka mengusung putranya pada Pilkada DKI.

"Bahwa gempuran dari berbagai pihak untuk pencalonan Agus begitu luar biasa," ujar dia.


"Boleh jadi itu salah satu strategi yang digunakan untuk mengusung proses branding image Agus bahwa gempuran dari berbagai pihak untuk pencalonan Agus begitu luar biasa," lanjut Lely.

Konpers SBY dan terbelahnya persepsi publik

Meski demikian, menurut Lely, publik tak sepenuhnya melihat ada agenda khusus di balik konferensi pers yang digelar SBY.

Menurut Lely, persepsi publik terbelah dua.

Bagi para simpatisan Demokrat atau barisan partai pendukung Agus, langkah SBY tersebut bisa jadi dianggap sebagai sinyalemen positif bahwa ada perlawanan dari SBY tentang segala isu yang melekat pada pencalonan Agus.

Namun, dari sudut pandang lawan tanding politik Agus, persepsi akan menjadi berbeda.


"Jadi tinggal bagaimana orang mempersepsikannya. Tapi di balik semua persepsi. (Konferensi pers) itu pesan simbolik politiknya kental sekali," ujar Lely

(VL/4/11/2016)

JALANKAN PROSES HUKUM BUNI YANI, PENGEDIT TRANSKRIP DAN PROVOKATOR

Netmedia88.blogspot.com - Pada tanggal 4 November 2016 besok digadang-gadang akan menjadi hari yang sakral untuk memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Calon Petahana Gubernur DKI Jakarta atas tuduhan penistaan firman Allah dalam surat AlMaidah ayat 51.

Penistaan yang dimaksud adalah bahwa Gubernur DKI pada saat kunjungan ke Kepulauan Seribu menyatakan bahwa bila para warga tidak dapat memilih beliau sebagai Gubernur karena DIBOHONGI *PAKAI* surat AlMaidah 51 maka warga dipersilakan tidak menggunakan hak pilih untuk tidak memilih beliau.

Pernyataan Ahok terkait dengan gencarnya penggunaan firman Allah dalam QS AlMaidah 51 yang melarang memilih pemimpin kafir, sementara perihal penafsiran tersebut masih dalam wilayah itjihad atau didiskusikan di antara para ulama fiqih dan tafsir. Kata awliyya yang ditafsirkan sebagai pemimpin adalah tafsir yang dilakukan oleh masa orde baru untuk menekankan status agama Islam sebagai mayoritas.

Sementara, di dalam tafsir di negara-negara lain, awliyya adalah teman dekat, yang bila dihubungkan dengan asal usul turunnya ayat, maka muslim tidak diperkenankan berkawan dekat dengan kaum kafir di masa perang karena dikhawatirkan dapat membocorkan rahasia kekuatan kepada lawan.

Buni Yani, seorang warga Depok yang mengaku sebagai mantan wartawan, peneliti dan dosen telah melakukan pengeditan transkrip video di mana Gubernur Ahok melakukan temu wicara dengan warga Kepulauan Seribu. Yang bersangkutan telah menghilangkan satu kata dari ucapan sang Gubernur yaitu kalimat "...DIBOHONGI *PAKAI* surat AlMaidah 51 menjadi DIBOHONGI Surat AlMaidah 51.

Hal ini tentu menyimpangkan arti kalimat sebenarnya dari Gubernur Ahok yang berupaya menyindir para pengguna ayat Al Maidah 51 untuk menjatuhkannya sebagai kafir yang tidak patut dipilih menjadi "pemimpin", sementara dalam video editan Buni Yani Ahok menjadi penista agama yang menyatakan bahwa AlMaidah 51 adalah sebuah kebohongan.

Transkrip video editan Buni Yani ini menjadi pedoman utama untuk melaporkan Ahok ke pihak berwajib, yang mana Ahok sendiri sudah bersedia untuk diperiksa pihak berwajib bilamana diperlukan, dan beliau telah meminta maaf atas salah kaprah dan kekisruhan yang ditimbulkannya.

Namun, Buni Yani, sebagai biang keladi yang telah memelintir ucapan Ahok belum diproses secara hukum. Ada dua hal yang dapat diadukan atas perbuatannya yaitu:

1. Pembohongan terhadap mayoritas agama Islam dengan transkrip video editan yang tidak benar dengan maksud untuk menuduh Petahana atas tindakan penistaan agama yang dapat dikenakan Undang-Undang ITE dengan delik aduan penipuan

2. Pembohongan yang dimaksud, disertai dengan judul bombastis dari tautan yang dibagikannya yaitu kalimat pertanyaan "PENISTAAN AGAMA?" menggiring opini yang mengarah pada tuduhan bahwa Calon Petahana Gubernur DKI adalah tersangka penista agama. Hal ini dilakukan tanpa mengindahkan asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang seharusnya lebih dulu dijalankan sebelum jatuhnya tuduhan.

3. Tindakan yang bersangkutan juga menimbulkan efek provokasi yang berakibat terhadap bangkitnya kemarahan mayoritas muslim, dan dapat dikategorikan sebagai upaya mengganggu stabilitas pemerintahan dan keamanan dalam negeri.

Atas tiga hal pengaduan yang disebutkan di atas, kami dengan ini menandatangani petisi untuk menuntut pihak berwajib agar segera melakukan proses hukum terhadap Buni Yani karena yang bersangkutan karena telah menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi penduduk Indonesia.
(VL/3/11/2016)