Rabu, 31 Mei 2017

Tim Anies-Sandi Akan Laporkan Situs "Gerilyapolitik.com" ke Kepolisian

netmedia88.blogspot.co.id  Tim hukum dari calon gubernur dan calon wakil gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan melaporkan pengelola dari situs gerilyapolitik.com ke kepolisian.




Hal itu dilakukan setelah mereka mendapatkan surat keputusan dari Dewan Pers yang menyatakan bahwa gerilyapolitik.com bukan merupakan produk jurnalistik.

Anggota tim hukum Anies-Sandi, Yupen Hadi, menyatakan bahwa ada dua opsi yang rencananya akan mereka lakukan.


Selain melapor ke kepolisian, mereka berencana mengajukan usulan pemblokiran situs ke Kemenkominfo.

"Karena setelah ditelusuri banyak kejanggalan terkait aspek konten dan administratif situs yang dinilai memberikan berita hoax pada saat kampanye Anies-Sandi," kata Yupen melalui keterangan tertulisnya, Rabu (31/5/2017).

Yupen menyatakan, jika nantinya jadi melapor ke kepolisian, mereka berharap kepolisian dapat berperan aktif untuk melacak orang dibalik situs gerilyapolitik.com.


Dari penelusuran yang dilakukan, kata Yupen, admin dari situs gerilyapolitik.com telah menggunakan IP palsu yang beralamat di Kanada.

"Kami berharap dengan penindakan tegas admin gerilyapolitik.com sebagai peringatan keras bagi situs lain yang serupa agar tidak melakukan aktivitas yang memperkeruh suasana dan menebarkan fitnah," ujar Yupen.

Selasa, 30 Mei 2017

Dalam Tahanan, Ahok Belajar Bahasa Mandarin dan Latihan Kung Fu

netmedia88.blogspot.co.id  Tim penasihat hukum menjenguk Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama di tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Selasa (30/5/2017) sore.



Seorang anggota tim penasihat hukum Ahok, Teguh Samudera, menceritakan apa saja yang dilakukan Ahok di dalam tahanan sejak dia ditahan pada 9 Mei 2017 hingga hari ini.

"Pak Ahok setiap hari membaca Alkitab dan menulis renungan batin maupun pemikirannya per hari, sehari satu lembar (kertas)," kata Teguh, kepada Kompas.com, Selasa malam.

Menurut Teguh, tidak banyak yang berubah dari Ahok pada pekan ketiga ditahan yang tepat jatuh pada hari ini.

Beberapa perubahan yang jelas terlihat dari Ahok, kata Teguh, adalah berat badan yang naik beberapa kilogram.

"Berat badannya bertambah, makin berisi. Beliau juga latihan kung fu keseimbangan badan, belajar bahasa Mandarin, dan selalu rutin menerima surat cinta dari penggemarnya," tutur Teguh.


Menurut dia, sampai hari ini, sudah ada 300 surat dukungan dari warga yang dititipkan kepada penasihat hukum untuk Ahok. Sebagian besar surat itu berisi ucapan semangat serta doa untuk Ahok.

Pendukung dan relawan juga rutin mengirim buku-buku bacaan untuk Ahok melalui tim penasihat hukum. Selain itu, Ahok pun sempat menyampaikan keinginannya merintis bisnis minyak.

"Dari nada bicaranya, beliau tidak berubah alias selalu positif thinking. Spirit-nya tetap tinggi," ujar Teguh.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ahok dinyatakan bersalah, terbukti menodai agama, dan dihukum dua tahun penjara.

Ahok dinilai terbukti melanggar Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penodaan terhadap agama.

Ahok sebelumnya sempat ingin mengajukan banding atas putusan hakim, namun belakangan permohonan bandingnya dicabut berdasarkan sejumlah pertimbangan dari dirinya dan pihak keluarga.

Senin, 29 Mei 2017

Habib Rizieq Jadi Tersangka Kasus Pornografi

netmedia88.blogspot.co.id  Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menetapkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam kasus chat Whatsapp berkonten pornografi yang diduga melibatkan dirin
ya dengan Firza Husein.



"Iya Rizieq (sudah ditetapkan tersangka)," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Wahyu Hadiningrat saat dikonfirmasi, Senin (29/5/2017).

Wahyu belum mau merinci, alat bukti yang dimiliki penyidik untuk menetapkan tersangka Rizieq. Dia juga belum menjelaskan pasal apa saja yang dijerat kepada Rizieq.

Namun, Wahyu menambahkan, pada hari ini berkas perkara Firza telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.


Dalam kasus ini polisi telah menetapkan Firza sebagai tersangka. Berdasarkan hasil analisis ahli pidana, kasus itu telah memenuhi unsur pidana.

Baca: Polisi Sebut Rizieq Menghambat Penyidikan Kasus "Chat" WhatsApp

Sementara itu, ahli telematika menyebut, percakapan yang diduga antara Firza dan Rizieq itu adalah asli.

Dalam kasus ini, Firza dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang Undang RI nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Minggu, 28 Mei 2017

Kepala BIN: Jangan Biarkan Indonesia seperti Irak dan Suriah

netmedia88.blogspot.co.id   Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menduga Serangan teror bom di Kampung Melayu, Jakarta, merupakan bagian dari strategi ISIS untuk menunjukkan eksistensinya setelah mendapatkan tekanan di Suriah.



Hal itu terlihat dari hasil Identifikasi, pelaku bom bunuh diri, yakni Ahmad Sukri dan Ichwan Nurul Salam alias Iwan Cibangkong, yang sebelumnya sudah dideteksi merupakan bagian dari Kelompok JAD Islamiyah Wilayah Bandung.

"Hal ini menunjukkan ISIS telah membangun jaringan secara global dan selama ini membentuk sel-sel jaringan di berbagai negara yang siap untuk dikomando melakukan serangan di berbagai tempat yang mereka targetkan," kata Budi melalui keterangan tertulisnya, Minggu (28/5/2017).

Menurut Budi, kondisi ini semakin menguatkan gambaran ancaman terorisme bukanlah hanya merupakan permasalahan suatu negara atau kawasan saja, tapi merupakan ancaman global.

Oleh karena itu, lanjut Budi, Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi basis pertumbuhan jaringan ISIS dan kelompok teroris lainnya, harus segera meningkatkan upaya untuk menanggulangi gerakan terorisme ini.

Ia juga mengatakan, perlu upaya luar biasa untuk menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme yang semakin membahayakan keamanan, keselamatan, keutuhan dan kedaulatan NKRI.


Pemerintah saat ini terus membangun secara efektif kerja sama global dalam menghadapi ancaman terorisme, terutama terhadap upaya ekspansi jaringan ISIS ke wilayah Asia Tenggara.

Pemerintah, papar Budi, juga terus memperkuat kapabilitas dan kerja sama antarlembaga yang menangani penanggulangan terorisme, yaitu Polri, BIN, dan BNPT, K/L terkait dan berbagai elemen lainnya termasuk peran serta masyarakat dalam upaya melawan terorisme.

Namun, ia merasa secara regulasi, sudah tidak dapat ditunda lagi penyelesaian Revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang saat ini sedang dibahas di DPR RI.

Salah satunya, menurut Budi, yang sangat penting adalah agar undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap perbuatan awal yang mengarah ke tindak pidana terorisme.

Hal itu seperti latihan bernuansa militer, penyebaran paham radikal, bergabung dengan ISIS atau organisasi teroris lainnya.

Selain itu, ia menilai, perlu juga adanya dasar hukum untuk bahan keterangan yang dikumpulkan oleh intelijen dapat menjadi alat bukti di pengadilan untuk menindak para pelaku teror.

Namun, kata dia, dalam hal ini bukan berarti pemerintah antikelompok tertentu, akan tetapi tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat yang tidak berdosa dari kelompok pelaku teror di Indonesia.

Ia menegaskan, perang terhadap radikalisme dan terorisme harus menjadi agenda utama negara dan kesepakatan seluruh masyarakat untuk bersama-sama melawan dan tidak memberikan ruang sedikitpun bagi bertumbuhnya radikalisme dan terorisme sejak dini.

"Jangan biarkan virus perusak ini mencoba menjadikan Indonesia sebagai lahan mereka seperti yang dilakukan di Irak dan Suriah. Mari kita bersama menjaga Indonesia dengan kebhinekaan dan ideologi Pancasila yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa," tutur mantan Wakapolri itu.

Sabtu, 27 Mei 2017

Pengadilan Tinggi DKI Tunjuk 5 Hakim Tangani Kasus Ahok

netmedia88.blogspot.co.id  Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta telah menunjuk lima orang hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama.



Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Ahok mengajukan banding atas putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Ahok. Ahok dianggap terbukti melakukan penodaan agama.

Kepala Humas Pengadilan Tinggu DKI Jakarta Johanes Suhadi mengatakan, Sabut (27/5/2017), bahwa kelima hakim itu ialah Imam Sungudi yang ditunjuk sebagai ketua majelis hakim, Elang Prakoso Wibowo, Daniel D Pairunan, I Nyoman Sutama, dan Achmad Yusak.

Johanes mengatakan, setelah resmi ditunjuk, majelis hakim akan mempelajari serta memeriksa berkas banding tersebut. Setelah proses tersebut dilewati, majelis hakim akan menentukan waktu musyawarah serta putusannya.

"Tapi (putusan) enggak lama kok di PT (Pengadilan Tinggi)," kata Johanes kepada Kompas.com, Sabtu.

Rabu lalu, PN Jakarta Utara mengirimkan berkas banding dari JPU ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Salah satu alasan pengajuan banding adalah putusan hakim yang dianggap tak sesuai dengan tuntutan jaksa.


Hakim menilai Ahok melanggar Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman kurungan 2 tahun penjara. Vonis itu lebih tinggi dari tuntutan jaksa, yang hanya meminta Ahok dihukum 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan.

Ahok sendiri yang sebelumnya mengajukan banding, telah resmi membatalkan pengajuan bandingnya dan menerima putusan yang dijatuhkan kepadanya.

Jumat, 26 Mei 2017

Pelaku Bom Kampung Melayu Sempat Ingin Serang Pospol Senen

netmedia88.blogspot.co.id Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian memastikan, pelaku bom Kampung Melayu merupakan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang cukup terlatih.



"Laporan yang saya terima dari berbagai elemen Polri, ini kelompoknya Jamaah Ansharut Daulah, sel Bandung Raya," ujar Tito di lokasi kejadian pengeboman, Jakarta Timur, Jumat (26/5/2017).

Dua pelaku bom bunuh diri Kampung Melayu itu terlacak satu jaringan dengan teroris yang ditangkap tim Detasemen Khusus 88 Antiteror di Waduk Jatiluhur. Jaringan ini sempat terdeteksi hendak melaksanakan aksi teror di Pos Polisi Senen, Jakarta Pusat.

Beruntung, Densus 88 berhasil menangkap mereka terlebih dahulu.

Selain teroris Waduk Jatiluhur, pelaku bom bunuh diri Kampung Melayu juga terdeteksi masih satu garis dengan teroris yang meledakan bom di Taman Pendawa, Kota Bandung, Jawa Barat.


"Mungkin masih ingat yang bom meledak prematur di Taman Pendawa sehingga pelakunya melarikan diri masuk ke Kantor Lurah dan dikepung kemudian berhasil dilumpuhkan. Nah, itu mereka satu jaringan," ujar Tito.

Tito mengatakan, Polri memang terus mengejar jaringan ini. Oleh sebab itu, ia menyayangkan dua anggota jaringan itu terlebih dahulu beraksi sebelum dibekuk.

"Mereka ini sudah masuk ke dalam radar Densus 88 dan sedang dilakukan pengejaran. Sehingga kejadian di Kampung Melayu ini memang kami sesalkan," ujar Tito.

Tito mengakui, pelaku cukup terlatih. Mereka belajar soal antisipasi deteksi oleh kepolisian.

"Mereka juga sudah belajar mendeteksi kepolisian, deteksi intelejen dan lain-lain," ujar Tito.

Kamis, 25 Mei 2017

Lion Air Selidiki Insiden Pilot Bawa Keluarga di Kokpit

netmedia88.blogspot.co.id Manajemen Maskapai Lion Air segera lakukan penyelidikan atas laporan pilot Lion Air membawa masuk keluarganya di kokpit pada penerbangan rute Denpasar-Jakarta, Selasa (23/5/2017) dengan nomor penerbangan JT 015.



Hal itu disampaikan oleh Public Relations Manager Lion Air, Andy M Saladin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/5/2017).

Andy mengatakan, pihaknya telah menghubungi penumpang yang bersangkutan dan telah meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami sekaligus berterima kasih atas laporan yang diberikan.

"Kami akan melakukan investigasi terkait hal ini, dikarenakan di dalam peraturan perusahaan kami menyebutkan, bahwa selain petugas maka tidak dapat memasuki kokpit pada saat penerbangan berlangsung," ujar Andy.

Menurut dia, berdasarkan hasil penyelidikan, apabila ditemukan pelanggaran maka Pilot yang bertugas akan diberikan sanksi tegas.

Asal tahu saja, Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Indonesia memperbolehkan selain kru pesawat untuk menempati jumpseat (kursi tambahan di kokpit) jika ada tiga izin yaitu, Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, dari Company (perusahaan maskapai), dan Pilot in Command (pilot yang bertugas).

Namun setelah kejadian 911, peraturan keamanan bertambah ketat. Untuk beberapa negara atau perusahaan maskapai, flight deck (ruang khusus pilot) harus terkunci dari boarding (penumpang masuk) sampai penumpang seluruhnya deplaned (keluar pesawat).

Sekadar informasi, kejadian tersebut pertamakali diketahui oleh salah satu penumpang pesawat yaitu, Citra Rienanti. Citra mengunggah kejadian tersebut ke akun laman media sosialnya, Facebook dengan nama akun Citra Rienanti.

Citra menyebut keluarga kapten pilot dibolehkan masuk ke dalam kokpit. Hal ini menjadi kekhawatiran, karena dapat membahayakan keselamatan penumpang yang berada dalam perjalanan itu.

Selasa, 23 Mei 2017

Isi Surat Ahok untuk Pendukungnya yang Dibacakan Veronica

netmedia88.blogspot.co.id  Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan pesan untuk para pendukungnya. Pesan itu dituliskan dalam selembar surat, yang kemudian dibacakan oleh istrinya, Veronica Tan.

Veronica sempat menangis saat membacakan surat dari suaminya tersebut.


Berikut isi surat Ahok:

Rumah Tahanan Depok, Minggu 21 mei 2017

Kepada relawan dan pendukung Ahok yang saya cintai, semua yang telah menjalani proses demokrasi di mana pun berada.

Saya telah banyak berpikir tentang kejadian yang saya alami. Saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara yang terus mendukung saya dalam doa, kiriman bunga, makanan, kartu ucapan, surat, buku-buku, bahkan dengan berkumpul dengan menyalakan lilin. Saya tahu tidak mudah bagi saudara menerima kenyataan seperti ini. Apalagi saya...

Tetapi saya telah belajar mengampuni dan menerima semua ini. Jika untuk kebaikan berbangsa dan bernegara, alangkah ruginya warga DKI dari sisi kemacetan dan kerugian ekonomi akibat adanya unjuk rasa yang menganggu lalu lintas.

Tidaklah tepat saling unjuk rasa dan demo dalam proses yang saya alami saat ini. Saya khawatir banyak pihak yang akan menunggangi jika para relawan berunjuk rasa, apalagi benturan dengan pihak lawan yang tidak suka dengan perjuangan kita.

Terima kasih telah melakukan unjuk rasa yang taat aturan dan menyalakan lilin perjuangan, konstitusi ditegakkan di NKRI dengan Pancasila dan UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

Mari kita tunjukkan bahwa Tuhan tetap berdaulat dan memegang kendali sejarah setiap bangsa. Kita tunjukkan bahwa kita orang yang beriman kepada Tuhan Yang Masa Esa pasti mengasihi sesama manusia, pasti menegakkan kebenaran dan keadilan bagi sesama manusia.

Gusti ora sare...

Put your hope in the Lord now and always (Mazmur 131 ayat 3)

Kalau dalam iman saya, saya katakan: The Lord will work out his plans for my life (Mazmur 138 ayat 8a).

Ahok BTP.

Senin, 22 Mei 2017

Sri Mulyani : Rp 2.080 triliun Belanja Pemerintah Akan Sia-sia Bila Tidak Ada Strategi Jitu Dalam Alokasinya

netmedia88.blogspot.co.id Mentri keuangan Sri Mulyani meminta semua pegawai kementerian keuangan berpikir keras, membuat strategi jitu, agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.



Ia mengingatkan, Rp 2.080 triliun belanja pemerintah akan sia-sia bila tidak ada strategi jitu dalam alokasinya. Bahkan pemerataan kesejahteraan rakyat bisa tidak akan pernah terwujud.

"Angka ini hanya akan menjadi angka tidak bermakna," ujar Sri Mulyani saat mempimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Jakarta, Senin (22/5/2017).

Tahun ini, pemerintah menargetkan Rp 1.750 triliun penerimaan negara. Adapun belanja negara ditargetkan sebesar Rp 2.080 triliun.

Sementara itu, biaya pembangunan infrastruktur Indonesia 2015-2019 diperkirakan mencapai Rp 4.700 triliun. Namun, pemerintah hanya sanggup membiayai 33 persennya, atau sekitar Rp 1.551 triliun. Adapun sisanya yakni 25 persennya atau Rp 1.175 triliun berasal BUMN, dan sebesar 42 persen atau Rp 1.974 triliun didorong dari swasta.

Sri Mulyani mengharapkan para pegawai kemenkeu meneruskan semangat kebangkitan Nasional yang di mulai sejak Era Budi Utomo lalu itu. Dengan begitu juga, semangat mewujudkan pembangunan Indonesia yang akan merata denganya penyaluran APBN yang efektid bisa tetap akan membara.

Minggu, 21 Mei 2017

Menteri Susi: Panggil Saya "Doktor Honoris Causa", Saya Tenggelamkan

netmedia88.blogspot.co.id Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak dipanggil 'Doktor Honoris Causa Menteri Susi Pudjiastuti' saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-44 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Pantai Depok Bantul, Yogyakarta. Minggu (21/5/2017).



"Tidak usah. Di Jakarta sudah saya kasih ultimatum. Kalau panggil saya doktor honoris causa, pasti saya denda atau saya tenggelamkan," tutur Susi.

Dia menerima gelar doktor dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada tanggal 3 Desember 2016, sementara untuk ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan putus sekolah saat menginjak kelas XI atau kelas 2 Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Kenapa saya ambil (gelar itu) karena itu penghargaan kepada Pak Presiden yang dengan segala keberanian dan segala kontroversi yang ada, beliau mengangkat saya yang pendidikannya cuma SMA kelas 2 menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan," ucapnya.



Menteri yang terkenal karena tingkah dan ujarannya yang nyentrik ini mengatakan, dirinya telah mengikuti serangkaian seleksi sebelum menerima gelar doktor honoris causa bidang kebijakan, pembangunan, kelautan, dan perikanan.

"Saya diuji 12 profesor. Jadi aslinya saya ini pintar. Itu kata Pak Profesor, bukan kata saya lho," tandasnya.

Sabtu, 20 Mei 2017

Rizieq Shihab Dinilai Bisa Jadi Teladan jika Penuhi Panggilan Polri

netmedia88.blogspot.co.id  Ketua SETARA Institute Hendardi menilai, Rizieq Shihab sebagai warga negara seharusnya taat hukum untuk memenuhi panggilan kepolisian. Apalagi pemeriksaan terhadap Rizieq Shihab ditujukan untuk membuat terang benderang suatu tindak pidana.


Hendardi menuturkan, pemeriksaan tidak selalu berujung pada status tersangka.

"Karena itu, sebagai pimpinan salah satu ormas, Rizieq Shihab harus memberikan keteladanan dengan memenuhi panggilan Polri," kata Hendardi kepada Kompas.com, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (20/5/2017).

Menurut Hendardi, pernyataan pengacara Rizieq Shihab yang akan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional adalah tindakan yang sia-sia dan out of context. Hendardi menjelaskan, mekanisme internasional didesain hanya untuk mengadili perkara-perkara spesifik dan dengan mekanisme khusus.

(Baca: Pengacara: Rizieq Akan Minta Perlindungan PBB)

Mekanisme International Court of Justice (ICJ) digunakan untuk mengadili sengketa antarnegara atau badan hukum internasional seperti entitas bisnis. Dengan kata lain, ICJ adalah peradilan perdata internasional.

"Klaim kriminalisasi atas Rizieq Shihab jelas bukan merupakan kompetensi ICJ," sebut Hendardi.

Sementara itu, mekanisme International Criminal Court (ICC) diperuntukkan mengadili empat jenis kejahatan universal yaitu, genosida, kejahatan perang, agresi, dan kejahatan kemanusiaan (crime againts humanity) yang memenuhi standar sistematis, terstruktur, masif, dan meluas.

"Jadi, kasus dugaan pornografi dan penyebaran konten pornografi jelas bukan kompetensi ICC," imbuh Hendardi.

Hendardi menambahkan kalaupun kemudian dibawa ke PBB (Dewan HAM), mekanismenya juga tidak mudah. Sebab, yang bisa membawa sebuah kasus ke Dewan HAM PBB adalah organisasi yang memiliki akreditasi status konsultatif.


"Lagipula sejumlah kasus yang dituduhkan kepada Rizieq Shihab adalah kasus asusila (pornografi) sampai penistaan. Sesuatu yang tidak memiliki dampak signifikan internasional," kata Hendardi.

Terakhir, dia mengingatkan, PBB telah menegaskan bahwa mekanisme internasional merupakan upaya hukum terakhir. Dengan kata lain, setiap kasus yang diduga berkaitan dengan pelanggaran kebebasan harus diselesaikan melalui proses hukum nasional yang kredibel terlebih dahulu.

"Sementara untuk kasus Rizieq Shihab, jangankan proses pengadilan, diminta menjadi saksi saja sudah menghilang dan tidak kooperatif dengan bermacam alasan yang tidak logis," ucapnya.

Jumat, 19 Mei 2017

Pengacara: Banyak "Bully", Rizieq Ingin Cepat Pulang, tetapi...

netmedia88.blogspot.co.id - Pengacara pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengaku sebenarnya kliennya ingin segera kembali ke Indonesia untuk memenuhi panggilan polisi atas kasus percakapan via Whatsapp berkonten pornografi yang melibatkan Rizieq dan Firza Husein.



Rizieq ingin menjawab semua fitnah yang ditujukan orang kepada dirinya yang menyebut pimpinan FPI itu takut menghadapi proses hukumnya.

"Intinya begini dari semuanya ini habib ingin secepatnya pulang menyelsaikan persoalan ini. Banyak bully yang menjengkelkan dan cenderung fitnah, biar semuanya terjawab," ujar pengacara Rizieq, Sugito Atmo Prawiro saat dihubungi, Jumat (19/5/2017).

Baca: Rizieq Shihab Panggil Tim Pengacara ke Arab Saudi

Namun, kata Sugito, Rizieq berpikir dua kali untuk pulang ke Indonesia selama aparat penegak hukum berlaku tidak adil. Dia merasa kasus chat Whatsapp ini murni rekayasa.

"Cuma, kekuasaan itu masih tidak bisa mengendalikan hukum yang objektif, nah habib ini masih berpikir akan mengupayakan pulang secepatnya," kata Sugito.

Dalam kasus chat WhatsApp berkonten pornografi, Rizieq sudah dua kali mangkir panggilan pemeriksaan polisi. Pada panggilan pertama 25 April 2017, Rizieq berdalih sedang melaksanakan ibadah umrah.

Dari Arab Saudi, Rizieq sempat bertolak ke Yaman untuk mengunjungi anaknya yang melahirkan. Ia kemudian juga ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk menyelesaikan studinya.

Melalui tim advokasinya di Jakarta, Rizieq mengatakan ia tak berlari menghindari daftar panjang kasus hukumnya di berbagai daerah di Indonesia.

Rizieq menolak pulang ke Indonesia karena tak mau diperiksa dalam kasus chat WhatsApp berkonten pornografi ini.

Kamis, 18 Mei 2017

Pesan Ahok dari Balik Jeruji Besi!!!!

netmedia88.blogspot.co.id  Hari ini, Kamis (18/5/2017), 9 hari sudah Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama mendekam di balik jeruji besi Rumah Tahanan (Rutan) Markas Komando (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok. Meski di dalam tahanan, Ahok tetap "bekerja".





Ahok menyampaikan pesan dan usulan untuk beberapa rencana kerja maupun kegiatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kepada pelaksana tugas Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat.

Ahok menyampaikan pesan itu saat dijenguk oleh Djarot di Mako Brimob, Selasa (16/5/2017). Salah satunya soal Makam Mbak Priok.

"Karena Pak Ahok kemarin juga pesan untuk tetap melanjutkan pembangunan cagar budaya di Makam Mbah Priok," kata Djarot, Rabu (17/8/2017).

Awalnya, Djarot menceritakan rangkaian acara peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan HUT DKI Jakarta mendatang. Pemprov DKI ingin menggelar pengajian di Makam Mbah Priok yang terletak di kawasan Jakarta Utara itu.


Saat menjabat, Ahok menetapkan makam Mbah Priok sebagai cagar budaya. Rencananya, kawasan Makam Mbah Priok akan dipercantik lagi dengan pembangunan masjid apung. Ahok ingin Makam Mbah Priok menjadi wisata religi internasional.

Dalam pertemuan sekitar satu jam itu, pembicaraan Ahok dan Djarot tak jauh-jauh dari rencana kerja untuk ibukota. Ide-idenya yang tercetus dari balik jeruji besi itu dicurahkan kepada Djarot.

Ahok mengusulkan agar pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) diberi seragam dan diberi nama "Pasukan Pink". Sebab, RPTRA berhubungan dengan ibu dan anak.

Pesan melanjutkan program bedah rumah

Selain itu, Ahok juga berpesan agar Djarot melanjutkan program bedah rumah dan pelatihan untuk pekerja harian lepas (PHL). Ahok berharap para PHL memiliki sertifikat keterampilan berstandar nasional.

Pesan itu juga disampaikan Ahok kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah yang menjenguk di Mako Brimob bersama sejumlah pejabat DKI lainnya.

"Pesannya itu rumah untuk perumahan orang-orang yang miskin, terutama program rumah di Cilincing diteruskan. Kan kemarin ada bedah rumah itu diteruskan dengan dana CSR," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa.

Baca: Bedah Rumah Ditargetkan Rampung Sebelum Jabatan Ahok-Djarot Berakhir

Program bedah rumah di Cilincing, Jakarta Utara selama ini menggunakan dana corporate social responsibility (CSR). Namun, bedah rumah sempat terhambat pembangunannya karena kurangnya bahan material bangunan.

Rabu, 17 Mei 2017

Pengacara: Rizieq Bisa Saja Belum Pulang sampai Jokowi Tak Lagi Presiden

netmedia88.blogspot.co.id  Sugito Atmo Prawiro, pengacara pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, mengatakan bahwa kliennya tidak akan kembali ke Indonesia untuk memenuhi panggilan pemeriksaan polisi dalam kasus chat WhatsApp berkonten pornografi yang diduga antara Rizieq dan Firza Husein.


Sugito beranggapan, kasus ini beraroma politis. Menurut Sugito, jika hukum di Indonesia belum tegak, Rizieq tidak akan pulang ke Indonesia untuk penuhi panggilan polisi.

"Sebelum hukum tegak untuk adil kepada semuanya, tidak tegak untuk kepentingan kekuasaan. Habib (Rizieq) mempertimbangkan untuk tidak akan pulang dulu ke Indonesia," ujar Sugito saat dihubungi, Rabu (17/5/2017).

"Habib bisa saja belum pulang sampai Jokowi tidak lagi jadi presiden," ujar dia.


Sugito menyampaikan, kasus ini digulirkan polisi lantaran ada pihak yang kecewa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dipenjara karena kasus penodaan agama.

"Saya menduga kalau orang ini yang kecewa terhadap kekalahan Ahok. Pertama ini Presiden Jokowi, PDI-P, dan Megawati," ucap dia.

Menurut Sugito, ada pihak yang takut dengan kekuatan Rizieq. Sebab, kata dia, Rizieq mampu mengumpulkan massa seperti saat aksi 411 atau 212 beberapa waktu yang lalu.

"Saya duga ini bahaya kalau 2019, Habib (Rizieq) tidak masuk (penjara), Habib masih punya kekuasan untuk melakukan mobilisasi (massa)," kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Sugito, Rizieq akan menghadapi situasi seperti ini dengan menyiapkan langkah strategis.
Advertisment

"Kalau kami pasang badan pulang ke Indonesia untuk dipermalukan tanpa bisa dibuktikan, Habib enggak maulah," ujarnya.

Terkait kasus "chat" WhatsApp berkonten pornografi, Polda Metro Jaya menetapkan Firza sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara dan serangkaian pemeriksaan saksi ahli.

Polisi juga telah meminta keterangan dari teman dekat Firza yang bernama "Kak Emma". Selain itu, polisi meminta keterangan dari saksi ahli pidana dan ahli telematika.

Berdasarkan hasil analisis ahli pidana, kasus itu telah memenuhi unsur pidana. Sementara itu, ahli telematika menyebut, percakapan yang diduga antara Firza dan Rizieq itu adalah asli.


Dalam kasus ini, Firza dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang Undang RI nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Polisi dua kali menjadwalkan pemeriksaan Rizieq dalam kasus ini. Namun, Rizieq tak pernah memenuhi panggilan polisi dengan alasan berada di luar negeri.

Selasa, 16 Mei 2017

Korupsi Proyek Al Quran, Fahd Akan Ungkap Peran Priyo Budi Santoso di Pengadilan

netmedia88.blogspot.co.id Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kitab suci Al Quran, Fahd El Fouz, akan mengungkap peran mantan anggota DPR, Priyo Budi Santoso, dalam kasus yang menjeratnya.


Kasus ini berawal dari pengadaan Al Quran di Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama tahun 2011-2012 dan pengadaan laboratorium komputer MTS.

Hal itu dikatakan Fahd seusai diperiksa sebagai tersangka di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Menurut Fahd, selama pemeriksaan, ia lebih banyak ditanya seputar peran Priyo Budi Santoso.

"Saya sudah ungkap semua sama penyidik secara terbuka dan terang benderang," kata Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ini.

Mengenai siapa yang menyerahkan uang kepada politisi Partai Golkar tersebut, Fahd mengatakan, hal tersebut akan dijelaskannya di pengadilan.

"Tunggu di persidangan, karena itu masih rahasia dalam penyidikan," kata Fahd.


Nama Priyo Budi Santoso pernah dikaitkan dalam kasus ini.

Terpidana mantan anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, Zulkarnaen Djabar, mengaku pernah diminta Fahd El Fouz untuk melobi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, terkait proyek pengadaan Al Quran.

Namun, saat itu Zulkarnaen menyarankan Fahd agar lebih dulu melobi Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso.

Selain itu, nama Priyo pernah muncul dalam rekaman penyadapan kasus dugaan korupsi pengadaan Al Quran dan laboratorium Kementerian Agama.

Rekaman tersebut diputar oleh jaksa KPK dalam sidang pemeriksaan terdakwa Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetya.

Awalnya, terdengar suara Zulkarnaen yang tengah membicarakan anggaran Kemenag dengan Fahd. Di tengah pembicaraan itu, Fahd tiba-tiba menyela dengan sebuah pertanyaan.

"Yang punya PBS aman ya?" kata suara Fahd.

Minggu, 14 Mei 2017

Pekan Depan, Sandiaga Temui Djarot Bahas Anggaran untuk OK-OCE

netmedia88.blogspot.co.id Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Sandiaga Uno, akan mengatur jadwal pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pekan depan. Pertemuan itu digagas Sandi dalam rangka membahas anggaran untuk program bentukannya, OK-OCE (One Kecamatan One Center for Entrepreneurship), agar bisa masuk dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2017.






"Hari Senin atau Selasa saya akan coba menghubungi Pak Djarot untuk menghadap beliau, coba bisa mensinergikan sisa dua sampai tiga bulan terakhir, di mana mungkin kami bisa langsung take off kalau beberapa program kami ini mendapat akomodasi dari anggaran perubahan tahun 2017," kata Sandi di Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (14/5/2017).

Sandi melihat ada sinyal positif bahwa sebagian dari program OK-OCE bisa dimasukkan ke dalam APBD Perubahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk tahap awal, anggaran yang direncanakan untuk diajukan tidak akan terlalu besar karena belum termasuk soal pendanaan atau bantuan permodalan.

"Sebetulnya kebutuhannya lebih kepada pelatihan dan pembukaan jejaring pemasaran. Tidak ada sama sekali pemberian dana, pemberian dana itu justru dari institusi perbankan," kata  Sandi.

OK-OCE merupakan program wirausaha yang disediakan  Sandi bagi semua warga Jakarta. Program itu dikemas dalam bentuk pendampingan dan dibuatkan satu pusat kewirausahaan di tiap kecamatan.

Sandi mengatakan telah menyiapkan sumber pendanaan dan bantuan permodalan bagi peserta OK-OCE. Namun, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Tim Sinkronisasi Anies Baswedan dan Sandi, Sudirman Said, untuk menjelaskan secara lengkap pada Senin besok.

Sabtu, 13 Mei 2017

Ditolak Warga Manado, Ini Kata Fahri Hamzah

netmedia88.blogspot.co.id Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tak berkomentar banyak soal akai penolakan terhadap dirinya di Sulawesi Selatan. Fahri Hamzah dianggap sebagai sosok yang sering mengumbar pernyataan yang memicu tindakan intoleran. Ia hanya menekankan bahwa sebuah dialog penting untuk dibangun.

"Bangsa kita terlalu besar, kompleks dan tidak bisa disederhakanakan. Maka sebaiknya kita tempuh jalur dialog," kata Fahri singkat saat dihubungi Kompas.com melalui pesan singkat, Sabtu (13/5/2017).

Sejumlah elemen masyarakat mendatangi Bandara Sam Ratulangi Manado, Sabtu. Mereka menolak kedatangan Fahri Hamzah yang dijadwalkan tiba sekitar pukul 10.20 Wita.

Penolakan kedatangan Wakil Ketua DPR RI tersebut mulai diserukan sejak Jumat (12/5/2017) kemarin melalui media sosial.

Elemen masyarakat yang menggelar aksi tersebut membawa spanduk dan pamflet yang berisikan berbagai seruan, di antaranya bertuliskan "Usir si mulut busuk Fahri".

Gelar aksi tersebut dijaga ketat oleh aparat kepolisian.

Ribuan massa yang menggelar aksi menolak kedatangan Fahri Hamzah di Manado juga meneriaki Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Olly yang semula berada di dalam Ruang VIP Bandara Sam Ratulangi Manado keluar menemui massa.

Saat menyampaikan seruan agar massa tidak bertindak berlebihan, Olly malah disambut dengan teriakan. "Usir Fahri Hamzah, usir, usir..." teriak massa sambil mengacungkan tangan ke atas.

Olly menyatakan bahwa masyarakat Sulut semestinya adalah masyarakat yang cinta damai. "Oleh karena itu, mari kita semua mempertahankan hal itu. Saya gubernur pilihan anda semua, tidak mungkin menggadaikan Sulut," tegas Olly.

Jumat, 12 Mei 2017

Fadli Zon: Ada Perintah dari Istana Cari Persoalan Pajak Saya

netmedia88.blogspot.co.id  Wakil Ketua DPR Fadli Zon merasa kesalahan pajaknya sudah dicari-cari sejak ia mengikuti aksi unjuk rasa 411 atau 4 November 2016 lalu.




Aksi massa saat itu digelar di sekitar Istana Kepresidenan untuk menuntut pemerintah memproses hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap melakukan penodaan agama.

"Setelah saya ikut 411 ada info datang ke saya bahwa saya dicari persoalan pajaknya," kata Fadli Zon usai menghadiri pelantikan kepala daerah, di Istana Kepresidenan, Jakarta?, Jumat (12/5/2017).

Fadli mengaku mendapat informasi ini dari sejumlah orang, termasuk pegawai pajak. Namun informasi ini disampaikan secara informal.

"Dibilang, ini ada dari Istana, perintah dari Istana. Saya enggak tahu benar apa enggak," ucap Fadli.

(Baca: Ada Nota Dinas Pejabat Pajak soal Dugaan Pidana Pajak Fahri Hamzah dan Fadli Zon)

Fadli pun menduga munculnya nama dia bersama wakil ketua DPR Fahri Hamzah dalam sidang kasus pajak di pengadilan tindak pidana korupsi merupakan buntut dari kesalahan pajaknya yang dicari-cari.

Padahal, Fadli mengaku selalu taat membayar pajak.

"Kejar dong yang enggak bayar pajak siapa. Pengemplang pajak yang simpan uangnya ke luar negeri. Itu dong yang dikejar. Jangan mau main kriminialisasi karena perbedaan politik," kata Wakil Ketua Umum Gerindra ini.

Fadli Zon bersama dan Fahri Hamzah diduga terindikasi melakukan tindak pidana pajak. Hal itu terungkap dalam persidangan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti berupa nota dinas yang dimiliki terdakwa Handang Soekarno.

Nota dinas tersebut kemudian dibenarkan oleh Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak, Dadang Suwarna, yang menjadi saksi untuk Handang.Wakil Ketua DPR Fadli Zon merasa kesalahan pajaknya sudah dicari-cari sejak ia mengikuti aksi unjuk rasa 411 atau 4 November 2016 lalu.

Aksi massa saat itu digelar di sekitar Istana Kepresidenan untuk menuntut pemerintah memproses hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap melakukan penodaan agama.

"Setelah saya ikut 411 ada info datang ke saya bahwa saya dicari persoalan pajaknya," kata Fadli Zon usai menghadiri pelantikan kepala daerah, di Istana Kepresidenan, Jakarta?, Jumat (12/5/2017).

Fadli mengaku mendapat informasi ini dari sejumlah orang, termasuk pegawai pajak. Namun informasi ini disampaikan secara informal.

"Dibilang, ini ada dari Istana, perintah dari Istana. Saya enggak tahu benar apa enggak," ucap Fadli.

(Baca: Ada Nota Dinas Pejabat Pajak soal Dugaan Pidana Pajak Fahri Hamzah dan Fadli Zon)

Fadli pun menduga munculnya nama dia bersama wakil ketua DPR Fahri Hamzah dalam sidang kasus pajak di pengadilan tindak pidana korupsi merupakan buntut dari kesalahan pajaknya yang dicari-cari.

Padahal, Fadli mengaku selalu taat membayar pajak.

"Kejar dong yang enggak bayar pajak siapa. Pengemplang pajak yang simpan uangnya ke luar negeri. Itu dong yang dikejar. Jangan mau main kriminialisasi karena perbedaan politik," kata Wakil Ketua Umum Gerindra ini.

Fadli Zon bersama dan Fahri Hamzah diduga terindikasi melakukan tindak pidana pajak. Hal itu terungkap dalam persidangan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti berupa nota dinas yang dimiliki terdakwa Handang Soekarno.

Nota dinas tersebut kemudian dibenarkan oleh Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak, Dadang Suwarna, yang menjadi saksi untuk Handang.Wakil Ketua DPR Fadli Zon merasa kesalahan pajaknya sudah dicari-cari sejak ia mengikuti aksi unjuk rasa 411 atau 4 November 2016 lalu.

Aksi massa saat itu digelar di sekitar Istana Kepresidenan untuk menuntut pemerintah memproses hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap melakukan penodaan agama.

"Setelah saya ikut 411 ada info datang ke saya bahwa saya dicari persoalan pajaknya," kata Fadli Zon usai menghadiri pelantikan kepala daerah, di Istana Kepresidenan, Jakarta?, Jumat (12/5/2017).

Fadli mengaku mendapat informasi ini dari sejumlah orang, termasuk pegawai pajak. Namun informasi ini disampaikan secara informal.

"Dibilang, ini ada dari Istana, perintah dari Istana. Saya enggak tahu benar apa enggak," ucap Fadli.

(Baca: Ada Nota Dinas Pejabat Pajak soal Dugaan Pidana Pajak Fahri Hamzah dan Fadli Zon)

Fadli pun menduga munculnya nama dia bersama wakil ketua DPR Fahri Hamzah dalam sidang kasus pajak di pengadilan tindak pidana korupsi merupakan buntut dari kesalahan pajaknya yang dicari-cari.

Padahal, Fadli mengaku selalu taat membayar pajak.

"Kejar dong yang enggak bayar pajak siapa. Pengemplang pajak yang simpan uangnya ke luar negeri. Itu dong yang dikejar. Jangan mau main kriminialisasi karena perbedaan politik," kata Wakil Ketua Umum Gerindra ini.

Fadli Zon bersama dan Fahri Hamzah diduga terindikasi melakukan tindak pidana pajak. Hal itu terungkap dalam persidangan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti berupa nota dinas yang dimiliki terdakwa Handang Soekarno.

Nota dinas tersebut kemudian dibenarkan oleh Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak, Dadang Suwarna, yang menjadi saksi untuk Handang.

Kamis, 11 Mei 2017

Cerita Anak Magang soal Kesabaran Ahok dan Pangkas APBD Rp 4,5 Triliun

netmedia88.blogspot.co.id Ismail Al Anshori, staf Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang khusus menangani anggaran, menceritakan sosok Ahok saat awal dia masih magang di Pemprov DKI Jakarta.



Ismail menceritakan, Ahok adalah pemimpin yang penuh dengan kesabaran. Salah satu bukti hasil kesabarannya adalah memangkas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2016 hingga Rp 4,5 triliun.

Saat itu, Ismail adalah salah satu anak magang yang membantu Ahok menyisir anggaran tersebut. Menurut Ismail, mereka bekerja sejak pagi hingga tengah malam, bahkan dini hari selama 11 hari untuk 'memelototi' anggaran tersebut.

"Jadi coba kalau enggak sabar, mau enggak kerja sampai pukul 01.30 melototin anggaran?" ujar Ismail saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/5/2017).

Baca: Cerita Pendukung Ahok yang Bermalam di Trotoar Jalan Mako Brimob

Ahok, kata Ismail, adalah gubernur yang memerhatikan anggaran hingga hal-hal terkecil. Ismail mencontohkan, Ahok bahkan sampai memeriksa banyaknya alat tulis kerja (ATK) yang ada di dalam anggaran.

Hasil pemeriksaan Ahok, Ismail, dan anak magang lainnya menunjukkan banyak pegawai Pemprov DKI yang menuliskan ATK jauh melebihi estimasi yang dibutuhkan.

"Itu kan jadi duitnya enggak kepakai, jadinya penyerapan rendah. Kayak gitu-gitu dia (Ahok) sampai mau memeriksa itu. Kalau enggak sabar, ngapain sih gubernur sampe kayak gitu," kata dia.

Dari hasi penyisiran itu pun ternyata banyak anggaran yang harus dipotong di masing-masing SKPD. Ismail mengungkapkan, total anggaran yang dipangkas ternyata mencapai Rp 4,5 triliun.

Baca: Pak Ahok Enggak Mau Menjabat di Pemerintahan...

Kesabaran Ahok

Menurut Ismail, bukti kesabaran lainnya, yaitu Ahok adalah pemimpin yang mau mengajari siapa pun. Saat mengajari orang lain, Ahok akan menjelaskan panjang kali lebar sampai orang yang diajari mengerti.

Selain itu, di mata Ismail, Ahok adalah sosok yang mau berargumen atau berdiskusi dengan orang lain.

"Dia mau berargumentasi sama orang, cuma kan orang karena ngelihatnya nadanya tinggi dan keras, seakan-akan otoriter, padahal menurut saya enggak," ucap Ismail.

Menurut Ismail, Ahok adalah orang yang mau mendengarkan orang lain, tanpa terkecuali. Ismail bercerita, dalam rapat-rapat, Ahok seringkali mendengarkan PNS yang masih baru.

Ismail menceritakan, Ahok pun mau mendengarkan pendapatnya yang saat itu masih berstatus anak magang.

"Tentu semua keputusan harus dia yang ngambil, cuma kami bisa diskusi sama dia bebas. Kalau dia merasa ini masalah dan benar, dia lakukan. Kalau salah ya enggak dilakukan," kata Ismail.

Berawal dari magang di tim anggaran, Ismail kemudian ditawari menjadi staf gubernur yang khusus menangani anggaran oleh Ahok.

Setelah itu, ia diminta untuk mengawal urusan lelang. Pada Rabu (10/5/2017) kemarin, Ismail pun menceritakan pengalamannya bekerja dengan Ahok untuk menyisir anggaran 2016 itu dalam akun Facebook-nya,

Ia menyebut Ahok adalah satu-satunya politisi yang memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anak muda untuk menangani hal-hal strategis. Ia menilai Ahok adalah orang yang terbuka, jujur, dan apa adanya.